Pro Kontra Pemindahan Ibu Kota, Moeldoko Bilang 'Kapan Mau Move On?'
Merdeka.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menanggapi pro dan kontra terkait pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur sudah dipikir matang untuk 100 tahun ke depan. Dia meminta kepada masyarakat menyikapi dengan positif.
"Oh iya kalau melihatnya sekarang, kan kita melihatnya jauh ke depan. Melihatnya ya kalau hanya sekarang ya kita melihat memikirkan Indonesia yang memikirkan 100 tahun ke depan, bukan memikirkan 5 tahun, 10 tahun ke depan," kata Moeldoko di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (23/8).
Moeldoko mengungkapkan rencana pemindahan ibu kota sudah dibicarakan sejak lama. Jika tidak direalisasikan menurut dia tidak akan terjadi pemindahan.
"Kalau dipikirkan terus kan tidak terealisasi. Terus kapan mau move on-nya? ini mau di-move on-kan," ungkap Moeldoko.
Sebelumnya Politisi PKS, Andi Akma menyoroti kebijakan pemindahan ibu kota yang dicanangkan oleh pemerintah. Menurutnya pemindahan saat ini belum masuk program prioritas saat ini.
"F-PKS memandang kebijakan pemindahan ibukota bukan menjadi prioritas untuk menjawab permasalahan-permasalahan strategis nasional," kata Politisi PKS, Andi Akmal Pasluddin, dalam Rapat Paripurna, di DPR RI, Jakarta, Kamis (22/8).
Pemindahan ibu kota, lanjut dia perlu mempertimbangkan kebutuhan anggaran yang besar. Juga proses pembangunan yang tentu memakan banyak waktu.
"Dan kepentingan strategis sebagai bangsa. Kebijakan ini membutuhkan konsesus nasional mengingat kebijakan ini bukan hanya untuk kepentingan pemerintah saat ini karena akan melibatkan pemerintah selanjutnya," ungkapnya.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi mengatakan, seorang presiden boleh memihak juga melakukan kampanye. Pernyataan Jokowi itu menuai pro dan kontra.
Baca SelengkapnyaMoeldoko mewanti, jangan sampai ada keteledoran dalam memberikan layanan kesehatan bagi petugas Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca SelengkapnyaMoeldoko meminta masyarakat untuk fokus pada penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) pada Februari mendatang.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Moeldoko menjelaskan dalam UU Pemilu sudah diatur bahwa presiden, wakil presiden yang melakukan kegiatan kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara, kecu
Baca SelengkapnyaKapal Kelud merupakan salah satu kapal yang melayani program Mudik Gratis 2024 untuk rute Batam-Belawan dan Jakarta-Batam.
Baca SelengkapnyaIni kali pertama Moeldoko bertemu dan bersalaman dengan AHY, usai konflik di Partai Demokrat.
Baca SelengkapnyaSebagai informasi, Moeldoko pernah ingin merebut Demokrat dari tangan AHY.
Baca SelengkapnyaMantan Panglima TNI, Moeldoko menceritakan kisahnya saat menjadi prajurit TNI. Ia sukses menjadi panglima berkat doa sang ibunda.
Baca SelengkapnyaJustru menurut Moeldoko, saat ini Jokowi mendapat apresiasi yang tinggi dari masyarakat.
Baca Selengkapnya