UMKM belum ikut Tax Amnesty, pemerintah dinilai kurang sosialisasi
Sektor UMKM diprediksi akan minim peserta hingga awal tahun mendatang. Alasannya, tarif tebusan UMKM bersifat tetap sebesar 0,5 persen hingga program ini berakhir. Ketua Umum Aprindo Roy Mandey mengatakan ada dua aklasan UMKM sampai saat ini masih terlihat 'sunyi' dalam program Tax Amnesty.
Pergerakan deklarasi harta Tax Amnesty atau pengampunan pajak hingga saat ini hanya terfokus pada Wajib Pajak (WP) pribadi dan perusahaan. Hal tersebut terlihat dari banyaknya kontribusi deklarasi harta dari WP perorangan yang saat ini memberi sumbangsih hingga mencapai Rp 1.029 triliun.
Sementara sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masih belum terlihat dalam program ini. Sektor UMKM diprediksi akan minim peserta hingga awal tahun mendatang. Alasannya, tarif tebusan UMKM bersifat tetap sebesar 0,5 persen hingga program ini berakhir.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey mengatakan ada dua aklasan UMKM sampai saat ini masih terlihat 'sunyi' dalam program Tax Amnesty.
"Pertama mereka santai karena memang sengaja, mereka santai karena mereka memang tidak tahu mengenai informasi kalau tarif tebusan mereka 0,5 persen," ujar Roy saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (20/9).
Untuk itu, pemerintah harus segera melakukan sosialisasi yang lebih intens. Dengan begitu, beberapa UMKM yang sengaja mengulur waktu untuk ikut Tax Amnesty bisa segera mendaftar.
"Nah yang sekarang ini yang perlu dijangkau adalah yang tidak sengaja ini, yang belum tahu," tuturnya.
Roy menambahkan pihaknya juga telah memberikan surat edaran kepada UMKM dalam membantu sosialisasi Tax Amnesty. "Untuk UMKM yang belum tau mengenai TA ini menjadi pekerjaan rumah (PR) pemerintah. Tidak bisa didiamkan begitu saja. Apakah semua UMKM sudah mengetahui?," pungkasnya.
Baca juga:
Rupiah menguat ke level Rp 13.145 per USD
Ini jawaban Menkeu Sri Mulyani soal Tax Amnesty di hadapan hakim MK
Luhut wajibkan pelabuhan pakai sistem elektronik tekan dwelling time
Jokowi: 115 Lembaga Non Struktural terlalu banyak, bubarkan!
Luhut sebut 6 orang kaya RI siap bangun wisata Danau Toba
Pengusaha Kadin bakal geruduk kantor pajak 27 September, ada apa?
Bos BKPM: Terlalu lembek pada Google, tak adil untuk pengusaha lokal