Trivia: Perhutanan Sosial Solusi Kesejahteraan Masyarakat Dayak, Bukan Sekadar Bagi Lahan!
Pakar menilai Perhutanan Sosial dapat menjadi solusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat Dayak, namun perlu diintegrasikan dengan program pemberdayaan agar tidak sekadar bagi lahan.
Program Perhutanan Sosial dari pemerintah dinilai memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat Dayak di tengah berbagai tekanan yang mengancam keberlanjutan hidup mereka. Penilaian ini disampaikan oleh pakar lingkungan terkemuka, Sony Keraf, dalam sebuah diskusi penting di Jakarta.
Namun, Sony Keraf menekankan bahwa keberhasilan Perhutanan Sosial tidak hanya berhenti pada pembagian lahan semata, melainkan harus diintegrasikan secara komprehensif dengan program pemberdayaan masyarakat. Integrasi ini bertujuan untuk membekali kelompok masyarakat di dalam dan di sekitar hutan dengan keterampilan produktif.
Diskusi yang diselenggarakan oleh Lembaga Perempuan Dayak Nasional (LPDN) pada Sabtu lalu ini menyoroti pentingnya pendekatan holistik. Tujuannya adalah agar masyarakat adat Dayak dapat memanfaatkan lahan Perhutanan Sosial secara berdaya guna dan produktif, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan kearifan lokal.
Pemberdayaan Kunci Keberhasilan Perhutanan Sosial
Menurut pakar lingkungan Sony Keraf, program Perhutanan Sosial harus lebih dari sekadar pembagian lahan kepada masyarakat. Beliau menegaskan pentingnya membekali masyarakat dengan keterampilan dan kemampuan produktif untuk mengelola lahan tersebut secara optimal.
Keterampilan yang dimaksud mencakup berbagai aktivitas ekonomi produktif seperti pertanian, perkebunan, peternakan, dan budidaya ikan. Dengan bekal ini, masyarakat adat Dayak tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan mereka sendiri, tetapi juga menciptakan sumber pendapatan berkelanjutan.
Selain itu, pendekatan ini juga memungkinkan masyarakat untuk aktif merawat hutan yang masih tersisa dan merehabilitasi lahan kritis. Upaya ini sejalan dengan menjaga kearifan budaya lokal yang telah lama menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Dayak.
Sony Keraf menyatakan, "Kelompok masyarakat di dalam dan di sekitar hutan perlu dibekali dengan keterampilan dan kemampuan produktif dalam memanfaatkan lahan Perhutanan Sosial secara berdaya guna dan produktif." Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan adalah fondasi utama untuk mencapai tujuan Perhutanan Sosial.
Tekanan dan Tantangan Hidup Masyarakat Adat Dayak
Mantan Menteri Lingkungan Hidup, Sony Keraf, juga menyoroti peningkatan tekanan yang dihadapi masyarakat adat Dayak, yang secara langsung mengancam keberlanjutan kehidupan mereka. Berbagai kebijakan pemerintah telah berdampak signifikan pada sumber penghidupan tradisional.
Salah satu contohnya adalah larangan pertanian ladang berpindah, yang selama ini merupakan praktik tradisional masyarakat Dayak dalam membuka lahan dengan membakar sesuai kearifan lokal. Larangan ini, bersama dengan pembatasan mendulang emas secara tradisional atau mengambil kayu dalam jumlah terbatas, telah menggerus mata pencarian mereka.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran serius akan hilangnya kearifan lokal dan ketergantungan masyarakat pada sumber daya dari luar. "Oleh karena itu kalau tidak (ada pemberdayaan masyarakat), hutan habis, masyarakat lokal tersingkir dan bergantung pada pemenuhan kebutuhan dari luar," kata Sony Keraf.
Beliau menambahkan, "Jadi perhutanan sosial tidak sekadar bagi-bagi lahan yang pada akhirnya juga menyingkirkan masyarakat dari keterkaitannya dengan hutan dan sumber daya lokal." Ini menekankan bahwa tanpa pemberdayaan, Perhutanan Sosial justru bisa menjadi bumerang bagi masyarakat adat.
Inisiatif Sekolah Lapang untuk Pemberdayaan Ekonomi
Menanggapi tantangan ini, Lembaga Perempuan Dayak Nasional (LPDN), yang berada di bawah naungan Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), melihat adanya peluang besar. Mereka mengusulkan pemanfaatan Program Perhutanan Sosial melalui pengembangan "Sekolah Lapang" khusus bagi perempuan dan kaum muda Dayak.
Melalui Sekolah Lapang LPDN, para peserta akan mendapatkan pelatihan dan pendampingan intensif dalam berbagai aktivitas ekonomi produktif. Program ini mencakup bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan budidaya ikan, yang relevan dengan potensi sumber daya alam di wilayah mereka.
Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), Marthin Billa, menyambut baik dan sepakat untuk terus mendorong upaya pemberdayaan masyarakat Dayak, terutama bagi perempuan. "Optimalisasi potensi sumber daya alam untuk masyarakat adat Dayak harus terus dilakukan agar tercapai kesejahteraan dan kemandirian, salah satunya melalui pendekatan Sekolah Lapang," ujarnya.
Dengan bekal kemampuan produktif dari Sekolah Lapang, masyarakat juga akan dibantu dalam memperoleh sumber pembiayaan. Dana ini dapat berasal dari Koperasi milik LPDN, lembaga pembiayaan seperti perbankan, bantuan pemerintah, atau dukungan dari lembaga-lembaga mitra lainnya, memastikan keberlanjutan usaha mereka.
Sumber: AntaraNews