Transformasi Pembangunan Mataram: Kunci Hadapi Ancaman Banjir dan Perubahan Iklim
Akademisi menyoroti urgensi perubahan paradigma Pembangunan Mataram Tahan Banjir demi mitigasi risiko iklim. Kota Mataram harus beradaptasi dengan strategi baru untuk masa depan yang lebih tangguh.
Kota Mataram, sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dihadapkan pada tantangan serius terkait ancaman banjir. Akademisi Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Muhammadiyah Mataram, Fariz Primadi Hirsan, menekankan perlunya perubahan fundamental dalam paradigma pembangunan kota. Perubahan ini bertujuan agar Mataram dapat menjadi kota yang lebih tangguh dan tahan terhadap bencana hidrometeorologi di masa depan.
Fariz menegaskan bahwa risiko banjir akibat perubahan iklim global menuntut pendekatan baru dalam perencanaan kota. Ia mengusulkan pergeseran dari upaya mengalirkan air secepat mungkin menjadi strategi menahan dan meresapkan air sebanyak mungkin di seluruh wilayah. Pendekatan ini diharapkan mampu mengurangi dampak negatif dari curah hujan ekstrem yang semakin sering terjadi.
Peristiwa banjir besar yang melanda Kota Mataram pada 6 Juli 2025 menjadi bukti nyata urgensi perubahan kebijakan. Bencana tersebut tidak bisa lagi dianggap sebagai isu sektoral semata, melainkan harus menjadi fondasi utama dalam revisi tata ruang kota. Kebijakan tata ruang yang adaptif iklim menjadi krusial untuk melindungi warga dan infrastruktur dari kerugian yang lebih besar.
Pergeseran Paradigma Pembangunan untuk Mitigasi Banjir
Fariz Primadi Hirsan, yang juga menjabat Ketua Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) NTB, menggarisbawahi pentingnya perubahan pola pikir dalam pembangunan. Mataram tidak boleh lagi hanya fokus pada drainase cepat, tetapi harus beralih ke pendekatan yang mengutamakan konservasi air. Strategi ini melibatkan penyerapan air hujan ke dalam tanah sebanyak mungkin.
Perubahan iklim telah meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologi, termasuk banjir. Oleh karena itu, kebijakan tata ruang Kota Mataram harus secara eksplisit mempertimbangkan faktor banjir dan iklim sebagai basis utama. Hal ini akan memastikan bahwa setiap keputusan pembangunan selaras dengan upaya mitigasi bencana.
Pemerintah daerah didorong untuk mengembalikan fungsi ekologis wilayah kota melalui penguatan ruang terbuka hijau yang fungsional dan pemulihan kawasan sempadan sungai. Melindungi kawasan resapan air dari alih fungsi lahan juga menjadi prioritas utama untuk menjaga keseimbangan ekosistem perkotaan.
Pengendalian kepadatan di zona rawan banjir juga menjadi perhatian serius. Fariz menyampaikan bahwa pemerintah daerah harus mengendalikan pembangunan di area-area tersebut. Tujuannya adalah agar beban ruang tidak semakin berat dan risiko bencana dapat diminimalisir secara efektif.
Implementasi Infrastruktur Hijau untuk Kota Adaptif Iklim
Untuk mewujudkan Pembangunan Mataram Tahan Banjir, implementasi infrastruktur hijau menjadi syarat wajib dalam setiap proyek pembangunan. Contoh infrastruktur hijau meliputi sumur resapan, kolam retensi mikro, atap hijau, dan permeable pavement. Teknologi ini membantu meningkatkan kapasitas penyerapan air di perkotaan.
Sumur resapan dan kolam retensi mikro berfungsi menampung air hujan sementara sebelum meresap ke dalam tanah. Sementara itu, atap hijau dapat mengurangi limpasan air dan memberikan manfaat ekologis tambahan. Permeable pavement memungkinkan air meresap melalui permukaan jalan atau trotoar, mengurangi genangan.
Penguatan fungsi ruang terbuka hijau tidak hanya mempercantik kota, tetapi juga berperan vital dalam penyerapan air. Pohon dan vegetasi membantu menahan laju air dan meningkatkan infiltrasi. Pemulihan sempadan sungai juga krusial untuk menjaga kapasitas sungai dan mencegah luapan.
Sebagai ibu kota provinsi, Kota Mataram memiliki potensi besar untuk menjadi etalase kota adaptif iklim. Fariz berharap Mataram dapat menjadi contoh keberhasilan dalam menghadapi tantangan lingkungan. Ini akan menunjukkan komitmen NTB dalam membangun kota yang berkelanjutan dan aman bagi warganya.
Pelajaran dari Banjir Mataram 2025 dan Data Pendukung
Bencana banjir yang melanda Kota Mataram pada 6 Juli 2025 memberikan pelajaran berharga. Hujan ekstrem yang mengguyur Pulau Lombok saat puncak kemarau menyebabkan banjir besar di Mataram. Peristiwa ini menunjukkan kerentanan kota terhadap perubahan pola cuaca yang ekstrem.
Menurut data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), kawasan Lingsar dan Narmada, yang merupakan hulu bagi sungai-sungai di Mataram, diguyur hujan sangat lebat. Intensitas hujan melebihi 100 milimeter, menyebabkan sekitar 4,2 miliar liter air hujan tumpah dalam waktu singkat di kota. Volume air yang masif ini menjadi pemicu utama banjir.
Dampak dari banjir 2025 sangat signifikan, dengan 38.673 warga terdampak dan kerugian material mencapai sekitar Rp55 miliar. Angka ini menunjukkan betapa besarnya kerentanan sosial dan ekonomi kota terhadap bencana hidrometeorologi. Data ini memperkuat argumen untuk segera mengubah pendekatan pembangunan.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa sebanyak 52,27 persen kelurahan di Kota Mataram memiliki pemukiman di bantaran sungai. Fakta ini menyoroti tingginya risiko bagi sebagian besar penduduk kota. Kondisi ini mempertegas kebutuhan akan penataan ruang yang lebih baik dan perlindungan terhadap kawasan sungai.
Sumber: AntaraNews