Tiap WNI ikut bayar utang pemerintah Rp 500.000 per tahun

Pemerintah mengalokasikan Rp 120 juta setiap tahun untuk menyicil utang.

2013-10-29 07:32:00

Utang

Belum lama ini, Bank Indonesia melansir data terbaru mengenai posisi utang luar negeri Indonesia. Tidak hanya posisi utang luar negeri swasta, tapi juga pemerintah. Data terbaru Bank Indonesia (BI) menunjukkan, pertumbuhan utang luar negeri Indonesia pada Juli 2013 mencapai 7,3 persen (yoy).

Data yang dilansir BI menunjukkan posisi utang luar negeri Indonesia pada akhir Juli 2013 tercatat sebesar USD 259,54 miliar atau setara Rp 2.983 triliun. Utang luar negeri Indonesia banyak didominasi utang jangka panjang yaitu sebanyak 82,3 persen. Sedangkan sisanya merupakan utang jangka pendek.

Masih dari data BI, total utang pemerintah mencapai USD 133 miliar atau Rp 1.435 triliun. sisanya sebesar USD 117 miliar atau Rp 1.261 triliun merupakan utang swasta. Pemerintah memandang utang sebagai konsekuensi dari menggeliatnya laju pertumbuhan ekonomi nasional. Kebutuhan belanja yang besar tidak dibarengi dengan pendapatan negara. Akibatnya, hampir setiap tahun pemerintah harus mengutang untuk menutupi defisit anggaran.

Bersamaan dengan itu, setiap tahun pula pemerintah harus mengalokasikan anggaran negara, yang salah satunya diambil dari pungutan pajak masyarakat, untuk membayar utang pemerintah. Tahun depan, Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 20,9 triliun untuk menyicil utang. "Pembiayaan luar negeri (neto) negatif Rp 20,9 triliun," kata Menteri Keuangan, Chatib Basri , di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Senin (28/10).

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Erani Yustika, melihat, pengelolaan anggaran negara yang tidak berimbang membuat beban utang dan alokasi anggaran untuk membayar utang semakin besar.

Dari data yang dimilikinya, setiap tahun pemerintah harus merogoh sekitar Rp 120 triliun uang negara untuk menyicil utang. Jika dibagi rata dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai sekitar 240 juta jiwa, maka setiap WNI ikut membayar utang pemerintah sekitar Rp 500.000 per tahun.

"Di APBN itu setiap tahun alokasi pembayaran utang Rp 120 triliun. Selalu di kisaran itu setiap tahun," ujar Erani kepada merdeka.com, semalam.

Berangkat dari kondisi itu, Erani melihat sistem pengelolaan anggaran negara dalam lilitan utang. Sebab, hampir setiap tahun Indonesia menarik utang baru sekitar Rp 150-200 triliun untuk menutupi defisit anggaran. Nilai utang baru setiap tahun, hampir sama dengan besaran pembayaran utang pemerintah. "Jadi semacam gali lubang tutup lubang karena defisit kita setiap tahun di kisaran Rp 150 triliun," jelasnya.

Erani dengan tegas mengatakan bahwa pengelolaan fiskal tidak sehat. Untuk bisa lepas dari kondisi ini, tidak ada jalan lain selain mulai membenahi sistem pengelolaan fiskal agar berimbang. "Harus berani ambil langkah itu sekarang. Kalau tidak, ke depan kita akan terus terbebani utang yang semakin besar," jelasnya.

Dia menambahkan, ditinjau dari pelbagai indikator, kemampuan pemerintah membayar utang semakin lemah karena beban yang semakin besar.

(mdk/noe)