Atasi krisis ekonomi, pemerintah disarankan urus utang swasta
Merdeka.com - Ekonom Iman Sugema memandang, Indonesia sudah mengalami krisis ekonomi, baik di sektor keuangan maupun sektor riil. Sebagai antisipasi agar dampaknya tidak semakin parah hingga 3 tahun ke depan, dia punya usul kepada pemerintah, terutama buat memperkuat neraca pembayaran.
Salah satu dampak krisis yang terlihat adalah anjloknya mata uang Rupiah. Dia menilai, hal itu ada kaitannya dengan jumlah utang swasta yang semakin hari semakin besar. Padahal, akumulasi dolar membahayakan nasib perusahaan dalam negeri.
"Kita harus mengupayakan agar utang-utang swasta tidak menyebabkan mereka bangkrut secara finansial. Karena kewajiban utang luar negeri besar, kemudian perusahaan-perusahaan swasta kita pinjam dalam dolar, penghasilan Rupiah, harus dipikirkan supaya tidak bangkrut," ujarnya dalam diskusi Ikatan Akuntan Indonesia di Jakarta, Kamis (24/10).
Ekonom dari Lembaga EC-Think ini meminta Kementerian Keuangan aktif melobi kreditur perusahaan asing di luar negeri supaya memperpanjang tenor (jatuh tempo) pembayaran utang. Dia menilai, pemerintah selama ini memandang utang swasta sebagai beban, dan skeptis karena menganggap pengusaha hanya butuh negara untuk dana talangan.
"Biasanya para birokrat di kemenkeu dan BI sangat gatel dengar utang swasta, yang dipandang selalu minta bailout. Sekarang ini yang diperlukan meyakinkan kreditur supaya mereka memperpanjang tenor-nya," kata Iman.
Bank Indonesia dalam laporan bulan lalu juga membenarkan besarnya utang swasta. Hingga September 2013, utang luar negeri swasta didominasi oleh korporasi non bank yang mencapai USD 111,6 miliar atau 83,3 persen. Sisanya, USD 22,3 miliar merupakan utang luar negeri swasta bank. Nominal itu lebih besar dari utang pemerintah sebesar USD 125,6 miliar.
Rata-rata yang waktu jatuh temponya pendek adalah utang perbankan, mencapai 65,7 persen dari total utang luar negeri perusahaan swasta bank.
Langkah lain agar sektor keuangan dalam negeri lebih sehat adalah mengubah status perusahaan multinasional besar di Tanah Air, jadi investor khusus. Diharapkan, pemberian keistimewaan ini membuat mereka tidak melarikan labanya ke luar negeri, yang bisa menggerus kebutuhan dolar.
"Repatriasi modal perusahaan multinasional, itu lebih besar dibandingkan jumlah arus modal asing. Setiap tahun kita harus mengeluarkan USD 25 miliar untuk repatriasi. Kalau bisa, ciptakan status investor diistimewakan. Intinya untuk menjaga uang mereka tidak keluar," kata Iman.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Demi Bantu Kesusahan Warga Soal Ekonomi, Pelda TNI Indro Rela Pinjamkan Uang Tanpa Bunga
Demi Bantu Kesusahan Warga Soal Ekonomi, Pelda TNI Indro Rela Pinjamkan Uang Tanpa Bunga.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Kritik Jokowi: Utang Swasta dan BUMN Hampir USD200 Miliar
Menurut Hasto, jika kedua utang itu digabung, Indonesia ke depan berpotensi menghadapi masalah serius.
Baca SelengkapnyaKeuangan Masyarakat Sudah Pulih, Kadin Proyeksi Perputaran Uang Selama Lebaran Tembus Rp157,3 Triliun
Dengan perputaran yang cukup besar tersebut, dipastikan ekonomi daerah akan produktif mendorong meningkatnya konsumsi rumah tangga.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Staf Ahli Wakil Presiden sebut Ketidakpastian Situasi Politik Akibat Pemilu 2024 Pengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Nurdin optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 berada pada kisaran 5 persen.
Baca SelengkapnyaTak Dapat Uang Baru dan Masyarakat Setrika Uang Lama, Bank Indonesia Beri Respons Begini
Mencuci dan menyetrika akan mempercepat kerusakan uang.
Baca SelengkapnyaJokowi Senang Banyak Investor Swasta Masuk IKN
Menurutnya, optimisme swasta berperan untuk menggerakan ekonomi nasional.
Baca SelengkapnyaTurun Tipis, Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp6.087 Triliun per Oktober 2023
Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali karen hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang.
Baca SelengkapnyaKondisi Ekonomi 2024 Masih Suram, Sri Mulyani Bongkar Penyebabnya
Walau begitu, perekonomian Indonesia masih mencatatkan pertumbuhan di angka 5,05 persen.
Baca SelengkapnyaPemerintah Klaim Reformasi Birokrasi 2023 Berhasil, Buktikan dengan Turunnya Angka Kemiskinan
Melalui rencana aksi reformasi birokrasi di sektor ini, pemerintah mengklaim berhasil menekan angka inflasi sebesar 2,61 persen di 2023.
Baca Selengkapnya