Merdeka.com - Ekonom Iman Sugema memandang, Indonesia sudah mengalami krisis ekonomi, baik di sektor keuangan maupun sektor riil. Sebagai antisipasi agar dampaknya tidak semakin parah hingga 3 tahun ke depan, dia punya usul kepada pemerintah, terutama buat memperkuat neraca pembayaran.

Salah satu dampak krisis yang terlihat adalah anjloknya mata uang Rupiah. Dia menilai, hal itu ada kaitannya dengan jumlah utang swasta yang semakin hari semakin besar. Padahal, akumulasi dolar membahayakan nasib perusahaan dalam negeri.

"Kita harus mengupayakan agar utang-utang swasta tidak menyebabkan mereka bangkrut secara finansial. Karena kewajiban utang luar negeri besar, kemudian perusahaan-perusahaan swasta kita pinjam dalam dolar, penghasilan Rupiah, harus dipikirkan supaya tidak bangkrut," ujarnya dalam diskusi Ikatan Akuntan Indonesia di Jakarta, Kamis (24/10).

Ekonom dari Lembaga EC-Think ini meminta Kementerian Keuangan aktif melobi kreditur perusahaan asing di luar negeri supaya memperpanjang tenor (jatuh tempo) pembayaran utang. Dia menilai, pemerintah selama ini memandang utang swasta sebagai beban, dan skeptis karena menganggap pengusaha hanya butuh negara untuk dana talangan.

"Biasanya para birokrat di kemenkeu dan BI sangat gatel dengar utang swasta, yang dipandang selalu minta bailout. Sekarang ini yang diperlukan meyakinkan kreditur supaya mereka memperpanjang tenor-nya," kata Iman.

Bank Indonesia dalam laporan bulan lalu juga membenarkan besarnya utang swasta. Hingga September 2013, utang luar negeri swasta didominasi oleh korporasi non bank yang mencapai USD 111,6 miliar atau 83,3 persen. Sisanya, USD 22,3 miliar merupakan utang luar negeri swasta bank. Nominal itu lebih besar dari utang pemerintah sebesar USD 125,6 miliar.

Rata-rata yang waktu jatuh temponya pendek adalah utang perbankan, mencapai 65,7 persen dari total utang luar negeri perusahaan swasta bank.

Langkah lain agar sektor keuangan dalam negeri lebih sehat adalah mengubah status perusahaan multinasional besar di Tanah Air, jadi investor khusus. Diharapkan, pemberian keistimewaan ini membuat mereka tidak melarikan labanya ke luar negeri, yang bisa menggerus kebutuhan dolar.

"Repatriasi modal perusahaan multinasional, itu lebih besar dibandingkan jumlah arus modal asing. Setiap tahun kita harus mengeluarkan USD 25 miliar untuk repatriasi. Kalau bisa, ciptakan status investor diistimewakan. Intinya untuk menjaga uang mereka tidak keluar," kata Iman.