Tiap tahun pemerintah Jokowi-JK harus bangun pembangkit 7.000 MW

ESDM meminta komitmen seluruh stakeholder dan perusahaan di sektor kelistrikan untuk membantu pemerintah.

2015-01-23 11:43:17

Pembangkit Listrik

Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla berambisi membangun pembangkit listrik berkapasitas 35.000 megawatt (MW) selama lima tahun masa kepemimpinannya. megaproyek ini diyakini sebagai jawaban untuk memenuhi kebutuhan listrik yang meningkat setiap tahunnya.

Untuk mencapai target tersebut, tidak ada pilihan selain membangun pembangkit listrik berkapasitas 7.000 MW tiap tahun.

"Kalau kita tambahkan dari programnya PLN, lalu IPP, dari 2009 ke 2014 tambahan kapasitas 17.500 MW. Artinya tiap tahun kita membangun 3.500 MW, sekarang dengan kebutuhan harus ditingkatkan rata-rata tiap tahun 7.000 MW," ujar Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman usai coffee morning di Kantornya, Jakarta, Jumat (23/1).

Dari sisi regulasi, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 tahun 2015 tentang pembelian tenaga listrik dan harga patokan listrik untuk mempermudah investasi di sektor ketenagalistrikan.

"PLN kita kasih alokasi 10.000 MW, 25.000 IPP. Dari 25.000 MW IP, sebagiannya kita harapkan melalui ekspansi yang bisa tunjuk langsung. Kemarin kita kumpulkan 23 IPP yang sudah beroperasi, secara peraturan yang ada bisa tunjuk langsung. Kita minta berapa kemampuan mereka untuk ekspansi," kata dia.

Dia meminta komitmen seluruh stakeholder dan perusahaan di sektor kelistrikan untuk membantu pemerintah mewujudkan target yang ditetapkan Presiden Jokowi.

Dari pengakuan Jarman, pelaku usaha sektor kelistrikan telah meminta untuk memulai membangun pembangkit listrik seperti PLTU Tanjung Jati Unit 5 dan 6 yang akan dibangun dengan kapasitas 2x1.000 MW, PLTU Cilacap Unit 2 kapasitas 1.000 MW, PLTU Paiton 2x1.000 MW dan PLTU Cirebon 100 MW.

"Ini kan dalam rangka mempercepat. Kita lihat proyek dan implementasi tahun ini sampai 2019," ucapnya.

(mdk/noe)