Thailand Bakal Legalkan Aktivitas Perjudian Demi Pendapatan Negara
Selain itu, kebijakan ini juga dimaksudkan mendukung investasi di Thailand, dan menyelesaikan perjudian ilegal di Negeri Gajah Putih tersebut.
Ilustrasi bendera Thailand (AP/Sakchai Lalit)
(@ 2023 merdeka.com)Kabinet Thailand menyetujui rancangan undang-undang kontroversial untuk melegalkan perjudian di 'kompleks wisatawan' pada hari Senin (13/1). Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pariwisata dan menciptakan lapangan kerja.
"UU yang diusulkan akan memungkinkan kasino didirikan di dalam kompleks pariwisata yang juga akan mencakup taman hiburan, taman air, hotel, dan pusat perbelanjaan," tulis Voanews.com dikutip Selasa (14/1).
Perjudian di Thailand saat ini hanya legal pada pacuan kuda tertentu yang dikelola negara dan lotere resmi, tetapi taruhan ilegal tersebar luas.
Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra mengatakan, kebijakan untuk melegalkan aktivitas perjudian demi meningkatkan kunjungan wisatawan untuk meningkatkan pendapatan. Selain itu, kebijakan ini juga dimaksudkan mendukung investasi di Thailand, dan menyelesaikan perjudian ilegal di Negeri Gajah Putih tersebut.
"RUU tersebut akan diserahkan ke Kantor Dewan Negara untuk disusun sebelum dibahas dan dipilih oleh anggota parlemen - sebuah proses yang kemungkinan akan memakan waktu berbulan-bulan," ucapnya.
Ciptakan 15.000 Lapangan Kerja
Wakil Menteri Keuangan Thailand, Julapun Amornvivat, mengatakan pemerintah berharap kompleks hiburan tersebut pada akhirnya akan meningkatkan jumlah wisatawan sebesar 5 persen-10 persen dan menciptakan hingga 15.000 lapangan kerja baru. Lokasi kompleks yang diusulkan, dan jadwal pembangunannya, belum diumumkan.
Namun, kekuatan konservatif di Thailand yang mayoritas beragama Buddha telah lama menolak langkah untuk melegalkan perjudian, bahkan ketika kompleks kasino bermunculan di negara-negara tetangga seperti Kamboja, Laos, dan Myanmar.
Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan memperingatkan dalam sebuah laporan tahun lalu bahwa kasino-kasino di Asia Tenggara adalah bagian dasar dari arsitektur perbankan yang digunakan oleh kejahatan terorganisasi untuk mencuci uang dalam jumlah besar.