Terungkap! Ini 3 Tantangan Utama yang Harus Dihadapi Menkeu Purbaya, Termasuk Sistem Coretax
Pengamat ekonomi menyoroti berbagai tantangan yang menanti Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang baru saja menduduki jabatannya menggantikan Sri Mulyani, dihadapkan pada sejumlah tantangan besar yang memerlukan perhatian serius. Pengamat Ekonomi dari Universitas Brawijaya, Wildan Syafitri, membeberkan beberapa poin krusial yang harus segera ditangani oleh Menkeu Purbaya.
Menurut Wildan, secara umum tugas yang diemban oleh Purbaya Yudhi Sadewa sangatlah berat, mencakup pembenahan sistem perpajakan, kebijakan anggaran, dan sistem tunjangan keuangan. Tantangan ini menjadi kunci dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan lebih baik.
Purbaya diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan fiskal negara, mengingat latar belakangnya di industri perbankan. Namun, langkah-langkah strategis dan inovatif sangat dibutuhkan untuk mengatasi hambatan yang ada, demi terciptanya sistem keuangan negara yang lebih efisien dan transparan.
Pembenahan Sistem Perpajakan: Tantangan Coretax
Salah satu tantangan utama yang disoroti adalah pembenahan sistem coretax. Wildan Syafitri menekankan pentingnya strategi dan inovasi agar sistem ini lebih mudah digunakan oleh masyarakat dalam mendapatkan pelayanan perpajakan.
Meskipun sistem coretax dirancang untuk meningkatkan akuntabilitas, Wildan mengamati adanya kesulitan yang dialami wajib pajak. "Di satu sisi memang lebih akuntabel, tapi karena wajib pajak kesulitan pada akhirnya akan mengurangi. Karena yang seharusnya lebih cepat tetapi malah agak lama dengan coretax," ujarnya.
Kondisi ini berpotensi menghambat efisiensi dan kecepatan pelayanan, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, Menkeu Purbaya perlu mencari solusi untuk menyederhanakan proses tanpa mengurangi tingkat akuntabilitas.
Kebijakan Anggaran Pro-Pertumbuhan dan Transparansi
Tantangan berikutnya adalah penyusunan kebijakan anggaran yang lebih mendukung pertumbuhan ekonomi. Hal ini memerlukan kolaborasi erat antar kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan setiap program dapat berjalan optimal.
Transparansi menjadi kunci dalam setiap program yang diterapkan, dengan penguatan sosialisasi sebelum implementasi. Tujuannya adalah mencegah timbulnya gejolak di masyarakat akibat kurangnya pemahaman atau informasi yang tidak memadai mengenai kebijakan anggaran.
Selain itu, Purbaya juga perlu meninjau ulang skema pengalokasian anggaran operasional instansi. Ini penting untuk menghindari kesenjangan antara tingkat pusat dan daerah, serta memastikan tidak ada tumpang tindih anggaran atau jabatan ganda yang dapat mengurangi efektivitas penggunaan dana publik.
Penyelarasan Kebijakan Keuangan dengan Program Prioritas
Menkeu Purbaya juga ditantang untuk menyelaraskan kebijakan keuangan dengan program-program prioritas pemerintah, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG). Integrasi ini penting agar dukungan fiskal dapat secara efektif mencapai tujuan program.
Wildan meyakini bahwa dengan pengalaman Purbaya di bidang industri perbankan, berbagai tantangan ini dapat dilalui dengan baik. Pengalaman tersebut diharapkan dapat menjadi modal kuat dalam merumuskan kebijakan yang mampu mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia.
Meskipun demikian, Wildan mengakui bahwa target pertumbuhan ekonomi sebesar delapan persen akan cukup berat dicapai dalam waktu singkat. "Kalau langsung ke delapan persen saya merasa cukup berat, kalau prediksi beberapa lembaga mungkin lima sampai enam persen dulu tetapi perlu ada langkah besar menuju ke sana," pungkasnya, menunjukkan bahwa langkah-langkah besar dan strategis diperlukan untuk mencapai target pertumbuhan yang ambisius tersebut.
Sumber: AntaraNews