Temui JK, Mendag Enggar bahas kebijakan balasan jika CPO Indonesia ditolak Uni Eropa

Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, meminta izin kepada Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) untuk membalas rencana penghapusan impor produk minyak kelapa sawit (CPO) ke Uni Eropa pada 2021. Dia menjelaskan, Indonesia bisa saja juga menghentikan impor produk Uni Eropa seperti pesawat terbang.

2018-04-09 14:28:49

kelapa sawit

"Kita juga melakukan pembelian untuk pesawat terbang antara lain dengan Airbus juga dengan Boeing. Kalau ini terus berkembang maka kita berada dalam posisi bukan tidak mungkin kita akan menghentikan itu juga," kata Mendag Enggar di Kantor Wapres, Jakarta, Senin (9/4).

Oleh karena itu, Mendag Enggar menjelaskan akan mengajak Malaysia untuk bersama menghadapi ancaman Uni Eropa dan Amerika Serikat (AS). Sebab, Indonesia dan Malaysia adalah negara produsen CPO terbesar di dunia. Dia juga menjelaskan, Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Rusdi Kirana akan menjembatani hal tersebut.

"Dalam 1 bulan ini, pemerintah menunggu pemilu (Malaysia) yang akan datang. Itu segera harus kita ambil langkah-langkah agar itu bisa berjalan dengan baik," jelas Mendag Enggar.

Tetapi, dia belum merinci berapa besar kerugian Indonesia jika Eropa menghentikan impor CPO Indonesia. Namun, dia meyakini dampaknya akan besar karena CPO dan turunannya adalah komoditas ekspor nomor satu Indonesia setelah batubara.

"Kalau kita diganggu kita juga bisa ganggu. Gitu saja," kata Menteri Enggar.

Sebelumnya, Parlemen Eropa dalam voting tanggal 18 Januari menyetujui proposal Undang-Undang energi terbarukan di dalamnya termasuk melarang penggunaan minyak sawit untuk biodiesel mulai tahun 2021.

Sekjen Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Asmar Arsjad mengatakan, larangan minyak sawit sebagai biodiesel di Eropa ini akan berdampak pada Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia dan para petani sawit Indonesia akan terkena dampak sangat serius.

"Pelarangan minyak sawit untuk biodiesel di Eropa sama dengan kejahatan sistematis untuk membunuh 5,3 juta petani Indonesia yang hidupnya tergantung dari kelapa sawit," ungkapnya.

Dia menilai, larangan penggunaan biodiesel berbasis minyak kelapa sawit oleh Parlemen Eropa yang dilatarbelakangi isu sustainability dan deforestasi di perkebunan sawit di Indonesia tidak berdasar pada kenyataan. Sebab, pemerintah bersama Apkasindo sudah memperbaiki berbagai poin yang dianggap negatif oleh Uni Eropa.

"Sebagai contoh, tudingan deforestasi perkebunan sawit itu juga tidak berdasar, karena perkebunan sawit kebanyakan ditanam di areal penggunaan lain yang sudah ditetapkan oleh pemerintah atau lahan-lahan terlantar. Kelapa sawit bukan ditanam di areal konservasi," tegasnya.

(mdk/bim)