Pemerintah siap perang dagang dengan Norwegia terkait larangan impor CPO

Merdeka.com - Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, ada ancaman perang dagang dengan Norwegia terkait larangan impor bahan bakar nabati (biofuel) berbasis minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO). Hal ini diketahuinya dari Duta Besar RI di Oslo, bahwa pemerintah Norwegia berencana melarang pengadaan publik (public procurement) untuk biofuel CPO.

"Saya mendapatkan kabar rencana pelarangan itu dari duta besar kita di sana. Saya akan segera panggil Duta Besar Norway (Norwegia) untuk mengecek kebenarannya," kata Mendag Enggar di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu (14/3).

Jika Norwegia benar melarang pengadaan publik (public procurement) untuk biofuel CPO, maka pemerintah pun siap untuk perang dagang. "Ini sudah tidak benar kalau begini, dan kita akan sampaikan kepada mereka 'you start trade war'. Perang dagang dimulai kalau sudah seperti itu karena sangat tidak adil," ujarnya.

Menurutnya, larangan tersebut bentuk persaingan tidak sehat pada industri minyak nabati domestik di Norwegia. Sementara itu, standar lingkungan industri sawit Indonesia (ISPO) sudah mendekati standar global The Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

"Standar lingkungan industri sawit kita (ISPO) sudah mendekati standar global RSPO. Mereka minta batasnya 80 persen saya bilang kita sudah 85-90 persen. Saya tidak keberatan sawit diperlakukan apapun kalau itu diberlakukan dengan adil," terang Mendag Enggar.

Oleh karena itu, dia berharap perusahaan-perusahaan sawit Indonesia yang memiliki jalur pemasaran di Eropa dapat terus mengkampanyekan jika kelapa sawit lebih menyehatkan daripada minyak nabati yang lain. "Saya harap Gapki dapat menyatukan pemikiran seluruh industri sawit tanah air dalam mendukung kampanye ini," tandasnya.