Teknologi blockchain diklaim miliki banyak manfaat untuk industri keuangan RI

Co-Founder Blockchain Zoo, Jein Daniel Gautheir, menilai blockchain bisa menjadi salah satu solusi untuk membantu industri perbankan dalam era digital saat ini. Selain lebih mudah, tingkat keamanannya juga sangat tinggi. Teknologi ini menjanjikan efisiensi dan transparansi, sehingga memberikan dampak positif.

2018-02-01 21:27:11

Teknologi

Bank Indonesia (BI) sedang mengkaji penggunaan teknologi pencatatan transaksi terintegrasi modern (blockchain) dan kemungkinan menerbitkan mata uang digital bank sentral (Central Bank Digital Currency/CBDC) untuk transaksi pembayaran domestik.

Co-Founder Blockchain Zoo, Jein Daniel Gautheir, menilai blockchain bisa menjadi salah satu solusi untuk membantu industri perbankan dalam era digital saat ini. Selain lebih mudah, tingkat keamanannya juga sangat tinggi.

Teknologi blockchain dinilai sebagai suatu hal yang tidak bisa dihindari. Apalagi, teknologi ini menjanjikan efisiensi dan transparansi, sehingga memberikan dampak positif.

"Karena basis data global online blockchain bisa dipakai siapa saja di seluruh dunia yang terkoneksi internet. Ini sangat membantu perekonomian di Indonesia, khususnya para pelaku usaha kecil dan menengah," kata Daniel di Gedung Cofee Shop, Diskusi Kopi dan Ruang Berbagi, Jakarta Selatan, Kamis (1/2).

Selain itu, salah satu keunggulan lainnya yakni dari tingkat infrastruktur yang lebih menjamin kualitas data. Di mana, identitas pengguna bisa dipercaya sehingga tidak akan terjadi kebocoran data.

"Blockchain bisa juga mengatasi macet, karena networknya canggih dan komplain berkali-kali juga lebih mudah tak perlu lagi datang secara tatap muka tidak perlu lagi naik motor dan mobil," jelas Daniel.

Sementara, Direktur Inovasi Keuangan Digital Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Fithri Hadi mendukung inovasi blockchain. Menurutnya, prinsip industri keuangan, ialah bagaimana menciptakan sistem yang hemat biaya sekaligus memperluas jangkauan layanan.

"Blockchain kita eksplore terus di OJK sebagai industri agar mereka terus berinovasi. Yang jelas prinsipnya harus menurunkan biaya dan memperluas akses serta menciptakan kelembagaan baru," terang Fithri.

(mdk/bim)