Tambal APBN, pemerintah luncurkan obligasi ritel bunga 7,5 persen

Masa penawaran SBR002 ini dimulai dari hari ini hingga 19 Mei 2016.

2016-04-28 13:33:35

obligasi

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah membuka masa penawaran instrumen obligasi negara untuk investor ritel dengan tingkat kupon mengambang atau Savings Bond Ritel (SBR) seri SBR002. Penerbitan surat utang ini guna memenuhi kebutuhan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan masa penawaran SBR002 ini dimulai dari hari ini hingga 19 Mei 2016, yang memiliki jenis kupon mengambang dengan tingkat kupon minimal (floating with floor) sebesar 7,5 persen dalam jangka waktu 2 tahun. Juga ada referensi kupon adalah tingkat bunga penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

"Obligasi ini sifatnya obligasi negara tanpa wakat, tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder, dan tidak dapat dicairkan sampai dengan jatuh tempo. Kecuali pada masa pelunasan sebelum jatuh tempo (early redemption)," imbuh Menteri Bambang di Kantornya, Jakarta, Kamis (28/4).

Minimum pemesanan obligasi ini sebesar Rp 5 juta, dan maksimum pemesanan Rp 50 juta. Tingkat kupon untuk periode tiga bulan pertama (26 Mei 2016 sampai 20 Agustus 2016) sebesar 7,5 persen, berasal dari tingkat Bunga Penjaminan LPS pada saat penetapan sebesar 7,25 persen ditambah spread tetap 25 bps.

Sedangkan, tingkat kupon berikutnya akan disesuaikan setiap tiga bulan pada tanggal penyesuaian kupon sampai dengan jatuh tempo. Penyesuaian tingkat kupon didasarkan pada tingkat bunga penjaminan LPS ditambah spread tetap 25 bps.

Dia menambahkan kebutuhan belanja negara masih lebih besar dari pendapatan. Sedangkan pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan utang luar negeri yang sifatnya terbatas.

"Karena itu kita ingin selesaikan masalah kemiskinan, pengangguran, infrastruktur. Harus ada penyeimbang dari sisi penerimaan, yakni dengan penjualan surat ini ke masyarakat akan meningkatkan keuangan negara," kata Menteri Bambang.

(mdk/bim)