Tak optimalnya FTZ Batam hilangkan potensi penerimaan pajak RP 20 T
Batam juga akan dipersiapkan untuk menyaingi negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan negara kehilangan potensi pajak Rp 20 triliun dari kawasan perdagangan bebas Batam. Maka dari itu, pemerintah berupaya merevitalisasi kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) atau free trade zone (FTZ) Batam.
Menteri Tjahjo menambahkan Batam juga akan dipersiapkan untuk menyaingi negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Dengan demikian, dia menilai harus ada langkah kebijakan yang lebih komperhensif yang dilakukan pemerintah untuk menata kawasan ekonomi Batam.
"Nanti akan ada rapat terbatas sekali lagi, baru pertengahan bulan (Januari) dilaporkan ke bapak presiden, yang satu melindungi investor yang sudah ada, dan melindungi jaminan kepastian hukum dan investor yang baru," kata Tjahjo di gedung Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (5/1).
Selain itu, pemerintah juga harus menyelesaikan permasalahan dualisme antara Pemerintah Kota (Pemkot) Batam dengan Badan Pengusaha Batam (BP Batam), yang selama ini menjadi kendala perkembangan kawasan pintu masuk perdagangan bebas tersebut.
"Bagaimana bisa kewenangan yang ada duplikasi pemerintah kota Batam dan otoritas Batam ada kewenangan pusat juga ada, sehingga tidak mencapai target. Pajak Rp 20 triliun hilang per tahun," imbuhnya.
Baca juga:
Pemerintah Jokowi janji sulap Batam saat ini lebih 'seksi'
Mau dibubarkan, BP Batam diminta tak main politik
Banyak tumpang tindih, BP Batam akan dibubarkan pemerintah
Ogah beri duit buat mabuk, wartawan di Batam dikeroyok preman
Cerita tragis ibu di Batam bakar anaknya hidup-hidup
Polisi ungkap alasan ibu tega bakar anak, untuk mendidik buah hati
Kasus ibu di Batam bakar anak kandung, rambut korban hangus