Sri Mulyani beberkan pesan Jokowi dalam memilih calon DK-OJK

Anggota DK-OJK selanjutnya harus mempunyai kemampuan untuk menjaga industri keuangan secara independen dan tidak diintervensi, sehingga mampu menjaga stabilitas dan fungsi dari sektor keuangan.

2017-03-13 17:01:07

OJK

Presiden Joko Widodo menerima anggota Panitia Seleksi (Pansel) calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK-OJK) di Istana Negara, Jakarta. Dalam pertemuan ini, Jokowi mengemukakan soal kriteria orang yang layak memimpin regulator sektor keuangan Tanah Air tersebut.

Menteri Keuangan selaku ketua Pansel, Sri Mulyani mengatakan bahwa Presiden Jokowi meminta agar Pansel memilih orang yang punya integritas tinggi. Sebab, industri keuangan adalah industri yang luar biasa penting, dan ini merupakan jendela dari kepercayaan masyarakat maupun perekonomian, dan harus dijaga.

"Oleh karena itu, Presiden secara sangat eksplisit mengatakan harus dicari orang-orang yang memiliki integritas yang tinggi, yang dia mampu untuk menjaga kepercayaan, yang memiliki profesionalisme tinggi, dan tidak diintervensi oleh kepentingan- kepentingan di luar OJK," kata Sri Mulyani.

Anggota DK-OJK selanjutnya harus mempunyai kemampuan untuk menjaga industri keuangan secara independen dan tidak diintervensi, sehingga mampu menjaga stabilitas dan fungsi dari sektor keuangan. Hal ini sangat ditekankan oleh Presiden.

Menurut Sri Mulyani, hari ini seluruh Pansel juga mendengar sendiri bahwa Presiden mengulang itu kembali. Mungkin bisa disampaikan atau ditanyakan kepada yang lain.

"Jadi confidence dan trust adalah faktor yang luar biasa penting, integrity, dan kemampuan untuk menjaga kepercayaan, baik dari industri, maupun dari seluruh perekonomian merupakan hal yang sangat ditekankan oleh Bapak Presiden."

Dalam pertemuan ini juga, Sri Mulyani menyerahkan hasil akhir seleksi yang dilakukan Pansel, yang telah melakukan proses seleksi dari 882 pelamar menjadi tinggal 21 orang yang dianggap memenuhi persyaratan untuk mengikuti proses seleksi berikutnya.

Selanjutnya, dari 21 nama itu akan dipangkas menjadi 14 nama oleh Presiden Jokowi untuk diserahkan kepada DPR-RI, guna dilakukan fit and proper test.

(mdk/idr)