LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
  1. UANG

Sri Mulyani: Aset di Jakarta Saat Ibu Kota Pindah Jadi Harta Karun Negara

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tengah bersiap mengurusi aset negara yang ditinggalkan di Jakarta, pasca ibu kota nantinya akan berpindah ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Dia menegaskan, aset negara di manapun dia berada, harus lah terus dikelola dengan nilai terbaik dan penggunaan sebaik mungkin.

2022-12-08 13:51:25
Aset Negara
Advertisement

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tengah bersiap mengurusi aset negara yang ditinggalkan di Jakarta, pasca ibu kota nantinya akan berpindah ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Dia menegaskan, aset negara di manapun dia berada, harus lah terus dikelola dengan nilai terbaik dan penggunaan sebaik mungkin.

Sehingga nilai maupun kepemilikannya tidak beralih kepada oknum tak bertanggung jawab.

"Kita telah menyatakan dengan sangat eksplisit, bahwa aset di Jakarta saat ibu kota pindah ke IKN tidak akan digunakan oleh kementerian, tapi akan dikelola oleh Menteri Keuangan sebagai harta karun negara," ujar Sri Mulyani, Kamis (8/12).

Advertisement

Dia menjelaskan, pemerintah pusat memiliki aset negara dengan total nilai sekitar Rp 1.464 triliun yang berada di Jakarta. Dia pun berkomitmen untuk tetap mengurusi harta karun tersebut, meskipun ibu kota nantinya dipindahkan ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

"Ini jadi sangat penting, karena kami tak ingin tiap aset nantinya jadi dikelola terpisah-pisah. Sehingga kita tidak bisa membangun sinergi untuk mengelola aset negara secara baik," tegasnya.

Sri Mulyani pun nantinya akan menginstruksikan jajarannya di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, untuk mengidentifikasi semua aset yang melekat terhadap pemerintah pusat di Jakarta. "Sementara yang melekat ke pemerintah daerah tetap akan berlanjut untuk pemda setempat," imbuhnya.

Advertisement

Menurut dia, gedung milik pemerintah pusat harus bisa teridentifikasi, bukan hanya secara lokasi, tapi juga situasi, kondisi dan nilainya.

"Dulu, banyak aset negara yang tidak teridentifikasi, tidak tersertifikasi dan terkelola dengan baik, dan itu menyebabkan banyak implikasi buruk pada pemerintah. Beberapa aset hilang, lainnya digunakan (oleh pihak lain) atau menjadi usang. Itu karena kita tidak membangun tata kelola untuk aset negara," paparnya.

"Dalam 15 tahun itu, kita sudah meminta semua kementerian dan pemda untuk bisa membentuk neraca keuangan yang baik. Dimana salah satu kewajibannya adalah mengidentifikasi aset, memberi penilaian dan mengelolanya dengan baik. Itu jadi hal terpenting," tegasnya.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com

Baca juga:
Sitaan 7 Aset BLBI Diganti Jadi Atas Nama Pemerintah
Sri Mulyani: Negara Peradaban Tinggi Dilihat dari Pengelolaan Aset Negara
Pengelolaan Barang Milik Negara Harus Disampaikan ke Masyarakat
Ibu Kota Pindah, Gedung BUMN di Jakarta Bakal Disewakan ke Swasta Hingga UMKM
KPK Hibahkan Aset Senilai Rp30,9 M Milik Anas Urbaningrum & Emirsyah Satar ke TNI AU
LMAN Tawarkan Kerjasama Pengelolaan 13 Aset Negara, dari Ruko Hingga Kilang

(mdk/azz)

Kontak Tentang Kami Redaksi Pedoman Media Siber Metodologi Riset Workstation Disclaimer Syarat & Ketentuan Privacy Kode Etik Sitemap

Copyright © 2024 merdeka.com KLY KapanLagi Youniverse All Right Reserved.