Pengelolaan Barang Milik Negara Harus Disampaikan ke Masyarakat

Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyaksikan serah terima barang milik negara (BMN) Kementerian PUPR tahun 2022 tahap 2. Penyerahan ini merupakan salah satu bentuk akuntabilitas publik yang sangat penting bagi masyarakat, karena BMN dibangun menggunakan APBN.

"Karena memang dia dibangun dari seluruh dana yang diperoleh dari pajak bea dan cukai, penerimaan negara bukan pajak bahkan sebagian adalah dalam bentuk surat berharga negara atau surat utang negara," kata Sri Mulyani di kantor Kementerian PUPR, Rabu (7/12).

Dengan demikian, pemerintah harus selalu bisa menyampaikan ke publik hasil dari berbagai penerimaan negara dan dari berbagai sumber. Sehingga masyarakat memahami bagaimana pengelolaan uang negara itu dilakukan dan melihat hasil nyatanya.

Pemerintah saat ini dari berbagai proses pembangunan yang sudah dilakukan, nilai dari barang milik negara dan aset milik negara hingga tahun 2021 ini mencapai Rp 11.454 triliun. "Ini tentu sangat tergantung kepada valuasi dan kualitas dari aset, juga penting tidak hanya dari sisi nilainya namun nilai ini adalah hasil dari berbagai proses pembangunan," ujarnya.

Dilihat dari tagline Kementerian PUPR yaitu sigap membangun negeri, ini adalah salah satu hasil karya nyata yang sebagian besar berasal dari Kementerian PUPR. Berkat peran Menteri PUPR, Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan tugasnya menjadi sedikit lebih ringan.

"Karena waktu menjelaskan APBN kemudian cuman melihat angka orang biasanya tidak connect, tapi begitu dia melihat hasilnya adalah jalan raya yang ada nyata, bendungan dan teman-teman kalau di kampus tadi adalah kampus yang terbangun entah itu untuk ruang kelas laboratorium atau tadi akses jalan orang baru merasa APBN itu hidup," pungkasnya.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6.com