Sri Mulyani: Akuntabilitas anggaran harus fokus pada hasil, bukan melulu pada proses

Dia mengingatkan agar pemerintah daerah atau kementerian dan lembaga (K/L) tidak cepat senang jika mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebab, setiap institusi negara harus terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.

2017-09-14 16:58:17

APBN

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2017 dengan tema akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara untuk Indonesia sejahtera.

Dalam rakernas tersebut, dia meminta agar Pemerintah Daerah, Kementerian dan Lembaga (K/L) bisa meningkatkan kualitas laporan keuangan, dan juga memperbaiki perencanaan pelaksanaan dari penggunaan anggaran dan dari sisi akuntabilitas.

"Presiden Jokowi telah mengarahkan bahwa akuntabilitas difokuskan kepada hasil dan dampaknya kepada kesejahteraan masyarakat bukan melulu pada proses. Dan bagaimana kita mematuhi aturan tapi tidak mencapai tujuan yang kita hendak capai," kata Sri Mulyani di kantornya, Jakarta, Kamis (14/9).

"Kita juga harus fokus untuk tidak membebani dari segala proses untuk mencapai tujuan dengan berbagai macam ketentuan dan persyaratan birokrasi yang akhirnya bukan untuk mencapai tujuan tapi malah menambah beban birokrasi," imbuhnya.

Sri Mulyani berharap dengan adanya rakernas ini, pemerintah bisa bekerja sama dalam mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berkualitas dan menumbuhkan kultur pengelolaan keuangan negara yang baik.

"Saya berharap, pemda maupun kementerian dan lembaga bisa membuat pelaporan yang mengikuti standar internasional. Karena yang kita lakukan bukan hanya untuk pemerintah tapi juga masyarakat," pungkasnya.

(mdk/idr)