Sofyan: Pemerintah SBY salah kelola ekonomi bikin kemiskinan naik

Pemerintah SBY terlalu bergantung pada harga komoditas. Padahal, komoditas tengah alami penurunan.

2015-12-14 21:41:38

Kemiskinan

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Sofyan Djalil mengatakan, rekomendasi Bank Dunia untuk Indonesia dalam hal pengentasan kemiskinan, sudah dilakukan pemerintah. Dia mengakui program-program pengentasan kemiskinan yang dirancang pemerintah belum efektif dan maksimal.

"Bank Dunia mempunyai beberapa rekomendasi dan sebenarnya kita sedang ke arah sana," kata Sofyan di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (14/12).

Sofyan menyebut salah satu program yang sudah dilakukan pemerintah adalah penyediaan fasilitas pelatihan tenaga kerja untuk mendukung peralihan tenaga kerja informal ke tenaga kerja formal. Program ini dilaksanakan oleh Kementerian Tenaga Kerja.

Selain itu, pemerintah juga sedang gencar mempermudah pengusaha mikro, kecil dan menengah untuk meningkatkan jangkauan bisnisnya melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Tahun depan, pemerintah menganggarkan Rp 110 triliun untuk mensubsidi bunga KUR agar bisa ditekan hingga mencapai angka 9 persen.

Program lain yang dilakukan pemerintah adalah perbaikan dalam hal sanitasi serta berbagai akses bagi masyarakat miskin.

Sofyan menambahkan, pemerintah sebelumnya memiliki andil yang besar terhadap pola pembangunan di Indonesia. Sofyan menyoroti ketergantungan Indonesia di masa pemerintahan sebelumnya, terhadap komoditas. Dengan anjloknya harga komoditas, perekonomian Indonesia ikut terpuruk dan berimbas kepada meningkatnya angka kemiskinan.

"Kita tidak bisa lagi mengikut pola pembangunan kemarin, kan sangat tergantung pada harga komoditas. Saat harganya tinggi, ekspor kita tinggi kemudian menciptakan lapangan kerja banyak di sektor itu. Oleh sebab itu kita harus mengubah pola yang seperti itu, supaya kedepan itu pendekatan kita harus lebih baik," jelas dia.

Pemerintah optimis, angka kemiskinan bisa mencepai level 7 persen dalam lima tahun mendatang. Begitu juga dengan gini rasio yang diharapkan bisa bergeser dari 0,41 persen menjadi 0,37 persen.

"Selama 10 tahun terakhir gini rasio kita makin melebar dan memburuk itu memberikan gambaran yan terjadi. Makanya gubernur ada disini. Sekarang kan 0,41 persen, targetnya 0,37 persen di 2019 dan tahun depan 0,39 persen. Untuk menurunkan itu banyak yang harus diperbaiki," pungkas dia.

(mdk/sau)