Sederhanakan izin eksplorasi, pemerintah diminta lelang WK sudah clean and clear

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan investasi di sektor minyak dan gas bumi. Hal ini penting untuk mengerek produksi migas, mengingat saat ini kemampuan produksi minyak saat ini rata-rata 800.000 bph (barel per hari) sementara konsumsi minyak dalam negeri mencapai 1,6 juta bph.

2018-03-06 17:13:58

Perizinan

Lead External Relation Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Hulu Migas (SKK Migas), Bambang Dwi Djanuarto, mengungkapkan pemerintah tentu ingin meningkatkan kemudahan berinvestasi kepada investor. Salah satu hal yang perlu dilakukan pemerintah adalah memastikan bahwa Wilayah Kerja (WK) Migas yang akan dilelang kepada calon kontraktor sudah tidak bermasalah atau memenuhi status clean and clear (c&c).

"Yang harus dilakukan pemerintah, sebelum lelang WK migas terjadi harus clear and clean, sehingga ketika dilelang lahannya sudah clean," ungkapnya dalam diskusi, di Kemang, Jakarta, Selasa (6/3).

Menurut Bambang, kontraktor yang menang lelang WK Migas nantinya tidak lagi direpotkan dengan persoalan non-teknis seperti, pembebasan lahan. "Urusan lahan, perizinan dengan pemerintah daerah, perizinan provinsi, perizinan lingkungan semua sudah clear, sehingga mereka tinggal ngebor," kata dia.

Sementara itu, Ketua Bidang Energi dan Migas Pospera (Posko Perjuangan Rakyat), Erwin Usman mengamini bahwa salah satu tantangan menjaga ketahanan energi nasional adalah mendorong peningkatan produksi migas. "Tantangan kita adalah meningkatkan eksplorasi dan produksi," kata dia.

Oleh karena itu, dia berharap SKK Migas dapat terus mendorong kontraktor untuk meningkatkan kinerjanya. "Pemerintah harus menyederhanakan perizinan," tandasnya.

(mdk/bim)