SBY menangis di depan petani tapi tak tingkatkan kesejahteraan

Menjalankan reform agraria dalam kondisi Indonesia saat ini tidak mudah.

2014-01-16 10:49:00

Presiden SBY

Peneliti Kepala Kajian Agraria LIPI, Lilis Mulyani menyentil kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) yang dinilai belum berhasil menyejahterakan petani. Padahal SBY sempat menangis di depan petani saat membagikan 10 sertifikat tanah pada 10 petani pada 2010 lalu.

Kebijakan Reforma Agraria 2007 lalu nyatanya tak cukup berperan meningkatkan kesejahteraan petani. Menurut Lilis, kebijakan SBY dalam Reforma Agraria belum memberikan hasil signifikan untuk petani.

Padahal idealnya kebijakan Reforma Agraria menjadi tonggak penting dalam perkembangan agraria Indonesia karena sekian lama isu land reform dipeti-eskan Orde Baru.

"SBY menangis dalam beberapa kesempatan memikirkan petani miskin. Programnya bagus tapi tidak bisa meningkatkan kesejahteraan petani. Memberikan akses pada ruang, jaminan keamanan pada petani. Memang SBY terlihat tulus, kita lihat political will, political commitment kuat, tapi political power nya kurang," ucap Lilis dalam seminar di Kantor LIPI, Jakarta, Kamis (16/1).

Meski begitu Lilis mengakui sulitnya program ini karena persoalan warisan pemerintahan masa lalu yang hingga saat ini masih karut-marut. Selain itu, menjalankan Reforma Agraria dalam kondisi Indonesia saat ini tidak mudah.

Kebijakan pembangunan ekonomi yang ada secara eksplisit memberikan porsi yang terlalu dominan pada pasar, perkebunan besar, pembangunan infrastruktur besar-besaran atau bentuk pembangunan ekonomi yang rakus lahan.

Tidak hanya itu, penghambat utama jalannya program ini sesungguhnya berasal dari kebijakan Kementerian Kehutanan yang bersedia melepaskan Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 8,15 juta hektar di 17 provinsi atau pemegang hak di tanah terlantar.

Lilis menyebut, praktik program rintisan Reforma Agraria implementasinya masih sporadis, di tempat-tempat yang dipilih sebagai lokasi pilot projectnya semata.

"Seandainya ini dijadikan sebuah agenda nasional berkesinambungan sebagai bagian dari Grand Design Kebijakan Agraria Nasional, Reforma Agraria bisa menjadi jawaban ketimpangan penguasaan lahan," tutupnya.

(mdk/noe)