Satu Tahun Prabowo-Gibran, Pakar Nilai Pemerintah Ambil Langkah Strategis Dorong Kemandirian Energi Nasional

Pada 2024, Indonesia telah menerima Accession Roadmap dan menjadi satu dari tujuh negara kandidat anggota OECD.

Pemerintah menegaskan visi Presiden RI Prabowo Subianto dalam mewujudkan kemandirian energi nasional, khususnya di sektor ketenagalistrikan, sebagai bagian dari upaya mencapai Indonesia Emas 2045 dan memperkuat posisi Indonesia di tingkat global.

Langkah strategis tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan Indonesia dalam proses aksesi Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organization for Economic Co-operation and Development/OECD). Pada 2024, Indonesia telah menerima Accession Roadmap dan menjadi satu dari tujuh negara kandidat anggota OECD.

Dalam proses aksesi itu, Indonesia dituntut mengadopsi prinsip ekonomi pasar yang terbuka dan transparan, menjaga keberlanjutan lingkungan, serta meningkatkan tata kelola korporasi sesuai standar internasional.

Arah Kebijakan Listrik Terbuka dan Kompetitif

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencatat kemajuan signifikan dalam mendorong ekonomi pasar listrik yang terbuka dan kompetitif.

Melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, pemerintah mencadangkan 73 persen dari tambahan kapasitas pembangkit baru untuk produsen listrik swasta atau Independent Power Producers (IPPs). Mayoritas proyek tersebut akan mengandalkan energi baru terbarukan (EBT).

Selain itu, Indonesia juga telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Singapura untuk mengekspor hingga 6 gigawatt (GW) listrik berbasis EBT sebelum tahun 2035. Kerja sama ini menjadi tonggak awal dimulainya perdagangan listrik lintas batas secara terbuka.

Dari sisi lingkungan, pemerintah tetap berkomitmen terhadap Perjanjian Paris (Paris Agreement) dengan target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89 persen pada 2030 atau 43,2 persen dengan dukungan internasional, serta net zero emission pada 2060.

Reformasi Tata Kelola PLN

Pemerintah juga memperkuat tata kelola korporasi di sektor ketenagalistrikan untuk memastikan peran BUMN kelistrikan, PLN, sejalan dengan prinsip OECD tanpa menimbulkan distorsi pasar.

PLN selama ini memegang monopoli transmisi dan distribusi listrik ke konsumen. Untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, pemerintah mulai memisahkan fungsi kebijakan dan kepemilikan, memperjelas peran Kementerian BUMN dan Kementerian ESDM, serta memperkuat transparansi kinerja dan keuangan PLN.

Meskipun sempat muncul wacana penerapan skema power wheeling, yakni akses bagi pihak swasta untuk menjual listrik langsung ke pelanggan melalui jaringan PLN, pemerintah memilih mempertahankan kendali negara melalui PLN demi menjaga stabilitas pasokan. Namun, mekanisme pengadaan listrik kini dibuat lebih transparan dan kompetitif agar memberikan peluang setara bagi investor swasta.

Sejumlah investor asing, termasuk dari Qatar dan Abu Dhabi, telah menunjukkan minat untuk berinvestasi di proyek-proyek energi terbarukan di Indonesia. Pemerintah memastikan setiap penugasan pelayanan publik kepada PLN disertai kompensasi yang jelas agar tidak menimbulkan ketimpangan dengan pelaku swasta.

Pandangan Pakar

Dewan Pakar Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) sekaligus mantan Direktur Perencanaan PLN, Bambang Praptono, menilai langkah pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo sudah berada di jalur yang tepat.

"Pemerintah mengambil langkah realistis dalam mendorong kemandirian energi nasional. Prinsip keterbukaan investasi dijaga, namun peran negara melalui PLN tetap dipertahankan untuk menjamin keandalan pasokan listrik," ujar Bambang Praptono di Jakarta, Minggu (19/10).

Ia menambahkan bahwa penerapan prinsip OECD dalam sektor ketenagalistrikan bukan berarti menghapus peran BUMN, tetapi menciptakan persaingan yang sehat dan transparan. "Kuncinya ada pada kepastian regulasi, tata kelola yang baik, serta keseimbangan antara kepentingan publik dan efisiensi pasar," tegasnya.

Menurut Bambang, keterbukaan pasar juga perlu diimbangi dengan peningkatan investasi di sektor energi terbarukan. "Dengan perencanaan yang matang dan kerja sama lintas sektor, Indonesia berpeluang besar menjadi pemain utama energi hijau di kawasan," ujarnya.

Dengan reformasi kelembagaan, keterbukaan investasi, dan penguatan tata kelola, pemerintah optimistis visi Presiden Prabowo dalam menciptakan sektor ketenagalistrikan yang mandiri, efisien, dan berdaya saing global dapat terwujud, menjadi fondasi penting menuju Indonesia Emas 2045.