Saran BPS agar belanja pemerintah bisa entaskan kemiskinan di 2018

"Koordinasi antar KL itu ditingkatkan. Tidak boleh mikir sektoral. Kalau kita ingin mengentaskan kemiskinan, pendekatan harus terintegrasi karena ini multidimensional. Tidak bisa disentuh dari pendidikan dan kesehatan saja, tetapi dari seluruh kementerian," ujar Kepala BPS, Suhariyanto.

Pemerintah Jokowi-JK berencana menerapkan e-goverment mulai tahun depan. Hal ini agar anggaran yang dimiliki efektif untuk mengentaskan kemiskinan, serta meningkatkan transparansi. Namun, penerapan e-goverment ini masih terkendala koordinasi antar kementerian dan lembaga yang masih mempunyai ego sektoral.

"Koordinasi antar KL itu ditingkatkan. Tidak boleh mikir sektoral. Kalau kita ingin mengentaskan kemiskinan, pendekatan harus terintegrasi karena ini multidimensional. Tidak bisa disentuh dari pendidikan dan kesehatan saja, tetapi dari seluruh kementerian," ujar Kepala BPS Suhariyanto di kantornya, Jakarta, Selasa (7/11).

Selain e-goverment, pemerintah juga akan menerapkan e-procurement. Di mana, proses lelang nantinya tidak akan ada pertemuan antara pelaksana dan peserta lelang, sehingga tidak ada tindakan tidak profesional dari para pegawai pemerintah.

"Kita bisa efisiensi banyak banget dan transparansi terjaga. Itu kita lakukan di APBN 2018," jelasnya.

Baca juga:
Bos Bappenas optimis pertumbuhan ekonomi Riau bisa lebih tinggi
Langkah Bos Bappenas turunkan ketimpangan di Indonesia
Hotel di Brasil ini berubah menjadi istana para tunawisma
Bantuan jamban untuk Mbah Ngati nyaris diambil orang
Dukung tercapainya SDGs, ini cara Tanoto Foundation perangi kemiskinan