Megaproyek transmisi listrik, PLN diminta libatkan pengusaha lokal

Ditargetkan tuntas selambatnya setahun sebelum megaproyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt rampung 2019.

2015-07-30 17:24:24

Pemerintah menginstruksikan PT Perusahaan Listrik Negara untuk melibatkan pengusaha lokal dalam membangun jaringan transmisi listrik sepanjang 46 ribu kilometer di Tanah Air. Ditargetkan proyek itu tuntas selambatnya setahun sebelum megaproyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt rampung 2019.

"Tansmisi itu harus dibangun massal, melibatkan berbagai pihak termausk industri baja dalam negeri dan juga pengusaha daerah," kata Menteri ESDM Sudirman Said usai rapat terkait proyek kelistrikan di kantor wakil presiden, Jakarta, Kamis (30/7). Rapat itu juga dihadiri Menteri Perindustrian Saleh Husin dan Direktur Utama PLN Sofyan Basir.

Konkretnya, kata Sudirman, PLN nantinya memiliki tiga kewajiban dalam membangun transmisi. Pertama, membeli bahan baku baja dari Krakatau Steel.

Kedua, melakukan perakitan sendiri. Ketiga, melibatkan kontraktor daerah sebanyak mungkin.

"Semua tingkat industri akan hidup," katanya.

Saleh Husin mengklaim industri komponen dalam negeri siap mendukung megaproyek kelistrikan. Kendati demikian, pihaknya masih membutuhkan koordinasi lanjutan dengan Kementerian ESDM dan PLN.

"Untuk bagaimana memformat agar industri dalam negeri mulai yang besar hingga kecil dapat berparitisipasi dalam pembangunan 35 ribu megawatt," katanya. "Nanti polanya seperti apa, ini yang sementara disusun. Intinya adalah industri dalam negeri ini sangat siap."

Sofyan Basir mengatakan, PLN tak perlu lagi mendatangi kontraktor meminta dibuatkan jaringan transmisi listrik. Nantinya, kontraktor hanya bertugas sebagai tukang rakit saja.

"Jadi bahannya, telah disiapkan oleh produsen, seperti krakatau steel dan industri baja lainnya. Sehingga segala ssuatu itu jauh lebih mudah," katanya.

"Sehingga mereka akan taruh barang itu di pelabuhan Makassar, Medan, Padang. Lalu para perakit ini akan mengambil barang dan memasang di lokasi yang telah ditentukan PLN dan sudah ada izin keseluruhan dari pemerintah daerah."

(mdk/yud)