Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menteri Sudirman klaim megaproyek 35.000 MW mendapat dukungan global

Menteri Sudirman klaim megaproyek 35.000 MW mendapat dukungan global Menteri ESDM Sudirman Said Halal Bihalal. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Indonesia merencanakan untuk melakukan pembangunan pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas mencapai 35.000 megawatt. Pemerintah mengklaim rencana ini mendapatkan respon positif dari dunia internasional.

Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Energi‎ Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said saat halal bihalal di Kantor Dirjen Kelistrikan Kementerian ESDM, Jakarta Selatan, Selasa (28/7).

"Saya hadir di OPEC. Semua membicarakan tentang listrik 35.000 MW. Rata-rata menyambut posi‎tif, sedikit keraguan program ini tidak deliver," ujarnya.

Selain itu, banyak negara mengharapkan Indonesia menjadi negara yang kuat. Harapannya negara yang tengah dipimpin Joko Widodo ini mampu menjadi jembatan antara negara muslim dan moderat.

Bahkan Indonesia merupakan negara pertama di Asia Tenggara yang dikunjungi Perdana Menteri Inggris David Cameron. Ini menunjukkan betapa pentingnya negara kepulauan terbesar di dunia ini di mata internasional.

"Ini artinya dunia melihat kita dengan harapan besar," tutup Sudirman Said.

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Sudirman Said Nilai Pertemuan Megawati-JK Penting: Benefitnya Lebih dari Sekadar Mengurusi Elektoral
Sudirman Said Nilai Pertemuan Megawati-JK Penting: Benefitnya Lebih dari Sekadar Mengurusi Elektoral

Sudirman memandang pertemuan antara dua elite itu pasti akan menghasilkan pembahasan yang substansial untuk bangsa

Baca Selengkapnya
Sudirman Said Puji Megawati: Pencari Bakat yang Baik dan Negarawan Penjaga Konstitusi
Sudirman Said Puji Megawati: Pencari Bakat yang Baik dan Negarawan Penjaga Konstitusi

Sudirman Said memuji Megawati sebagai seorang pencari bakat dalam pemerintahan.

Baca Selengkapnya
Menteri 'Ujung Tombak' Jokowi Kompak Kenakan Busana Hitam saat Nyoblos, Ada Apa?
Menteri 'Ujung Tombak' Jokowi Kompak Kenakan Busana Hitam saat Nyoblos, Ada Apa?

Sri Mulyani diandalkan dalam mengurus keuangan negara, Basuki menjadi tumpuan Jokowi dalam pembangunan infrastruktur.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi Alokasikan Rp422,7 Triliun untuk Bangun Infrastruktur di 2024
Jokowi Alokasikan Rp422,7 Triliun untuk Bangun Infrastruktur di 2024

Anggaran infrastruktur ini juga akan digunakan untuk membangun infrastruktur di IKN Nusantara.

Baca Selengkapnya
Ternyata Tak Mudah Bangun Pembangkit Nuklir di Indonesia, Ini Dia Sejumlah Hambatannya
Ternyata Tak Mudah Bangun Pembangkit Nuklir di Indonesia, Ini Dia Sejumlah Hambatannya

Fokus pemerintah dalam percepatan transisi energi Indonesia masih mengarah pada pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

Baca Selengkapnya
Menteri Bahlil Semringah, Realisasi Investasi 2023 Tembus Rp1.418 Triliun
Menteri Bahlil Semringah, Realisasi Investasi 2023 Tembus Rp1.418 Triliun

Angka ini telah melebih target yang ditetapkan Presiden Joko Widodo sebesar Rp1.400 triliun.

Baca Selengkapnya
Menaker Apresiasi Pemerintah Jerman yang Minat dengan Tenaga Perawat Indonesia
Menaker Apresiasi Pemerintah Jerman yang Minat dengan Tenaga Perawat Indonesia

Saat ini Indonesia dalam tahap pengembangan SIPK dalam upaya meningkatkan partisipasi industri untuk memanfaatkannya.

Baca Selengkapnya
Jokowi Tinjau Progres Pembangunan Hotel Nusantara di IKN, Targetkan Selesai Agustus 2024
Jokowi Tinjau Progres Pembangunan Hotel Nusantara di IKN, Targetkan Selesai Agustus 2024

Jokowi menambahkan, menggeliatnya pembangunan sejumlah proyek di IKN menunjukkan semakin bertambahnya minat investor untuk berinvestasi di sana.

Baca Selengkapnya
Indonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global
Indonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global

Indonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.

Baca Selengkapnya