Proyek tak punya rencana matang, utang asing banyak belum cair
Salah satu hambatan pelaksanaan proyek adalah perencanaan tata ruang.
Pemerintah tengah menyusun program prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017. Dalam penyusunan tersebut, pemerintah diimbau agar mampu membuat program yang diperkuat dengan aspek keruangan (spasial) yang jelas.
Hal ini dikatakan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Sofyan Djalil dalam Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) Nasional.
Perencanaan dengan aspek spasial yang jelas harus diikuti dengan kesiapan proyek, sebab banyak proyek yang tidak bisa dilaksanakan karena tidak adanya kesiapan lahan. Sehingga pemerintah tidak bisa menarik pinjaman luar negeri meski sudah membayar komitmen fee.
"Aspek spasial yang jelas misalnya di mana lokasinya, sehingga aspek spasial itu kita bisa mengetahui tata ruang yang sesuai dengan program prioritas," kata Menteri Sofyan di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (20/4).
Selain itu, perencanaan aspek spasial juga perlu didiskusikan dengan daerah. Sehingga apapun keputusannya bisa didiskusikan secara intensif agar pengalokasian dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) benar-benar memberikan manfaat.
"Oleh karena itu yang belum siap kita tinggalkan dulu, kita siapkan dulu. Kalau misalnya sudah siap itu yang kita prioritaskan sehingga APBN itu betul-betul memberikan manfaat," jelas Menteri Sofyan.
Baca juga:
Tembus Rp 721 triliun, Singapura pemberi utang terbesar ke Indonesia
Februari, utang luar negeri Indonesia meroket jadi Rp 4.088 triliun
Kemenhub dan Pindad berseteru soal utang setengah miliar Rupiah
Pendukung Ahok di acara ILC pernah tersangkut kasus utang?
Menteri Rini akui dapat pinjaman USD 1 M dari Inggris
Adhi Karya anggarkan belanja modal Rp 1,1 triliun di 2016
Defisit anggaran melebar, pemerintah membuka opsi tambah utang