Primus minta Rp 20 M pemangkasan anggaran BUMN untuk staf ahli DPR

"Kalau Anda (Menkeu) bisa melakukan hal itu, Anda jadi pahlawan kami semua," ucap Primus.

2016-06-16 17:22:40

APBN Perubahan

Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Primus Yustisio, meminta dan Rp 20 miliar kepada pemerintah dari alokasi pemangkasan anggaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dana Rp 20 miliar ini diminta dialokasikan untuk anggaran tenaga ahli DPR.

Sementara itu, anggota dari fraksi PAN ini meminta pemangkasan anggaran Kementerian BUMN dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2016 bisa mencapai Rp 185 miliar.

Dalam RAPBNP 2016, pemotongan anggaran Kementerian BUMN diusulkan sebesar Rp 95,007 miliar. Dengan demikian, anggaran Kementerian BUMN yang semula sebesar Rp 345 miliar dalam APBN 2016 dipangkas menjadi hanya Rp 249,9 miliar.

"Rp 20 miliar diberikan kepada tenaga ahli fraksi. Kalau Anda (Menkeu) bisa melakukan hal itu, Anda jadi pahlawan kami semua," ucap Primus di Komisi VI DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/6).

Primus menilai, pemotongan anggaran Kementerian BUMN sebesar Rp 95 miliar masih terbilang kecil. Penilaian Primus berpatokan pada penyerapan anggaran Kementerian BUMN selama kuartal I-2016 baru 15 persen atau Rp 50,67 miliar dari total pagu dalam APBN 2016 sebesar Rp 345 miliar.

Hal ini menjadi alasan Primus meminta pemangkasan anggaran Kementerian BUMN ditingkatkan menjadi Rp 185 miliar dalam RAPBN Perubahan 2016.

"Pemotongan Rp 95 miliar terlalu kecil, harusnya Rp 185 miliar, cukup kasih sekretariat, toh mereka punya partner BUMN yang mereka bina. Anggaran dipotong lebih 50 persen. Mereka tidak bekerja cukup cakap, ini jadi perhatian khusus," ucap Primus.

(mdk/bim)