Gantikan Menteri Rini, menkeu bahas pemberian PMN bersama komisi VI
Merdeka.com - Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat kerja dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2016 dan Rancangan APBN 2017.
Dalam rapat anggaran Kementerian BUMN kali ini, pembahasan tidak melibatkan Menteri BUMN Rini Soemarno, namun digantikan oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.
"Dengan mengucapkan bismillah, rapat saya buka dan saya nyatakan terbuka untuk umum," ujar Ketua Komisi VI DPR, Teguh Juwarno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/6).
Pembahasan kali ini salah satunya menyoroti perihal besaran Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 53,4 triliun termasuk revaluasi aset PLN.
"Ini PMN untuk BUMN-BUMN ini terlalu besar. Sementara kita tahu banyak BUMN yang kinerjanya tidak terlalu memuaskan," kata salah seorang anggota Komisi VI.
Rapat kerja kali ini dihadiri oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Sesmen BUMN Iman A. Putro, Dirjen Kekayaan Negara Sonny Loho, dan beberapa pejabat Eselon I Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.
Baca SelengkapnyaKorupsi yang diduga dilakukan Budi Said di Antam ditaksir mencapai Rp1,1 triliun
Baca SelengkapnyaBPS mencatat nilai impor beras pada Januari 2024 mencapai Rp4,36 triliun.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
KPK memperkirakan kerugian negara pada proyek pengadaan perabotan rumah dinas DPR RI yang menyeret Sekjen DPR RI Indra Iskandar mencapai puluhan miliar rupiah.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi disebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikanĀ pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen pada 2025 mendatang.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan gaji ASN dan TNI/Polri sebesar 8 persen dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024.
Baca SelengkapnyaDPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.
Baca SelengkapnyaPrabowo menekankan bahwa tidak pernah menutupi apa pun dari rakyat.
Baca Selengkapnyaealisasi pembayaran THR bagi pensiunan PNS sudah mencapai Rp10,2 triliun dari alokasi yang ddianggarkan sebsar Rp11,7 triliun.
Baca Selengkapnya