Presiden Jokowi minta dana subsidi dan bansos bisa atasi kemiskinan

Hingga saat ini belanja subsidi yang dialokasikan dalam APBN 2016 sudah mencapai Rp 177,8 triliun atau kurang lebih 13,6 persen dari total belanja pemerintah pusat yaitu Rp 743,5 triliun. Rinciannya, Rp 94,4 triliun atau 53 persen untuk subsidi energi dan Rp 83,4 triliun atau 47 persen untuk subsidi non energi.

2016-09-21 17:47:56

Presiden Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas (ratas) yang membahas terkait penganggaran subsidi dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di Kantor Presiden. Presiden menekankan belanja subsidi dan belanja bantuan sosial (bansos) yang sudah dialokasikan dalam APBN harus bisa mengurangi angka kemiskinan.

"Kita harus memastikan belanja-belanja subsidi dan belanja bantuan sosial yang sdh dialokasikan dalaM APBN bisa semakin efektif mengurangi kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan agar belanja subsidi bantuan-bantuan sosial itu betul-betul tepat sasaran, perlu dilakukan perbaikan menyeluruh, baik terkait dengan perencanaan, terkait dengan pembiayaan, sampe dengan sistem penyalurannya," jelas Presiden Jokowi, Rabu (21/9).

Jokowi menjelaskan, hingga saat ini belanja subsidi yang dialokasikan dalam APBN 2016 sudah mencapai Rp 177,8 triliun atau kurang lebih 13,6 persen dari total belanja pemerintah pusat yaitu Rp 743,5 triliun. Rinciannya, Rp 94,4 triliun atau 53 persen untuk subsidi energi dan Rp 83,4 triliun atau 47 persen untuk subsidi non energi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menambahkan, alokasi subsidi kredit usaha rakyat mengalami peningkatan dari Rp 1,9 triliun pada 2015 meningkat menjadi Rp 15,8 triliun pada 2016. Subsidi ini dialokasikan untuk perumahan rakyat bagi warga yang memiliki penghasilan rendah.

Presiden Jokowi menambahkan kebijakan subsidi dan bansos harus memberikan dampak signifikan terhadap rakyat. Masyarakat diharapkan memiliki kemandirian, dan tidak ketergantungan lagi terhadap bantuan yang berkelanjutan.

"Ini yang perlu digarisbawahi, tidak justru menimbulkan ketergantungan. Selain itu dalam pemberian subsidi dan bantuan sosial pertimbangkan pula aspek kesinambungan fiskal kita," pungkasnya.

(mdk/sau)