Prabowo dan SBY sebut kemiskinan RI tinggi, ini jawaban tegas bos BPS

"Angkanya dari mana dulu. Kalau kita ngomong kan harus pakai data kan. Kalau cuma ngomong tidak pakai data ya susah ya. Cek saja data yang ada."

2018-07-30 19:37:06

Kemiskinan

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Kecuk Suhariyanto meminta Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto menunjukkan data yang menjadi rujukannya bahwa angka kemiskinan meningkat sebanyak 50 persen.

"Angkanya dari mana dulu. Kalau kita ngomong kan harus pakai data kan. Kalau cuma ngomong tidak pakai data ya susah ya. Cek saja data yang ada," ungkapnya ketika ditemui di Kemenkominfo, Jakarta, Senin (30/7).

"Jadi kalau sebuah statement tidak ada datanya agak susah kita mengonfirmasi," imbuhnya.

Kecuk menegaskan bahwa BPS selama ini selalu mengedepankan independensi. Angka kemiskinan yang dirilis BPS selalu didasarkan pada fakta yang ada di lapangan.

"Seperti saya bilang tadi kalau kita kembali ke tahun 1976 siapapun presidennya kan selalu pernah ada kenaikan, ada penurunan, artinya BPS sangat independen. Kita nggak peduli presidennya siapa. Jadi kalau memang naik ya naik, atau miskin," tegas kecuk

Tak hanya Prabowo, Kecuk juga merespons pernyataan Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyatakan masih ada 100 juta orang miskin di Indonesia.

Dia mempertanyakan terkait metode pengumpulan data dan perhitungan yang digunakan hingga memunculkan pernyataan demikian.

"Sekarang kalau kita menghitung, metodenya itu kan harus baku ya. Saya bisa saja bilang penduduk miskin 5 persen. Lho, dari siapa? Ngikutin gua kan gitu. Atau saya bilang penduduk miskin Indonesia 50 persen, dari mana? ya pokoknya ngikutin gua saja. Kan nggak bisa gitu," kata dia.

Kecuk menjelaskan metode yang selama ini dipakai BPS sudah baku dan sesuai dengan standar internasional. Metode itu sudah dikaji serta digunakan di semua negara. "Kayak BPS tadi saya bilang kita bukan BPS yang bikin metodenya tapi mengacu pada handbook of poverty and quality yang dibuat oleh lembaga internasional. diterapkan di negara lain nggak? diterapkan," jelasnya.

"Kalau kita ikuti pendapat pribadi yang standar metodologinya nggak jelas ya gimana. Semua orang kan bisa ngomong versinya masing-masing. Kalau saya sih nggak pernah khawatir, selama metodologi itu sah banyak digunakan di banyak negara dan comparable itu yg paling penting bagi saya," tandasnya.

(mdk/idr)