Perbedaan data kartu 'sakti' jadi hambatan pengentasan kemiskinan
Data statistik yang berbeda itu menjadi persoalan serius saat pemerintah hendak menyelesaikan persoalan kemiskinan.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar mengatakan, pemerintah sudah memiliki beberapa program untuk menekan kesenjangan sosial yaitu kartu 'sakti' ala Presiden Joko Widodo. Namun, masih banyak kekurangan dalam penyaluran kartu tersebut termasuk data penerima kartu.
"Kan sudah terbentuk Kartu Indonesia Sehat, Indonesia Pintar, Indonesia Sejahtera ini kan itu arahnya sekarang BLT itu. Ini juga masih perlu ditingkatkan karena data statistik kita itu kan gak ada yang pasti, masing-masing punya versi," ujar Marwan di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (14/12).
Data statistik yang berbeda itu, kata dia, menjadi persoalan serius saat pemerintah hendak menyelesaikan persoalan kemiskinan di Indonesia.
"Sekarang sektornya mana? Kemiskinan itu dari nelayan, kemiskinan itu dari pertanian, kemiskinan dari buruh, kemiskinan misalnya dari sektor informal, mana datanya? Yang benar dari mana? Enggak punya," kata dia.
Untuk itu, pemerintah sepakat untuk melakukan persamaan data guna memperbaiki dan mengurangi kemiskinan di Indonesia.
"Nah tadi semuanya sepakat bahwa data kemiskinan itu harus diperbaiki dengan fokus tertentu," pungkas dia.
Baca juga:
Menteri Desa: Kemiskinan disebabkan penggunaan dana desa tak efektif
Bank Dunia: Kebijakan pajak dan belanja tak bisa atasi kemiskinan
Menengok rumah pasien miskin yang sempat ditolak RS Margono Soekarjo
RSUD Margono akui ada kesalahan komunikasi soal pasien miskin
Sempat ditolak, Deva akhirnya dijemput ambulans ke RSUD Margono