Perbaiki anggaran pemerintah, ini rekomendasi DPR terkait APBN 2015

Rekomendasi tersebut untuk perbaikan pengelolaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN pada tahun-tahun berikutnya.

2016-08-30 16:20:52

Sri Mulyani Indrawati

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah melakukan serangkaian rapat pembahasan RUU pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN 2015, dan menghasilkan rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN pada tahun-tahun berikutnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan rekomendasi tersebut, yakni meningkatkan kualitas laporan keuanagn terutama terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara, dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (K/L) yang masih mendapat opini wajar dengan pengecualian atau tidak menyatakan pendapat.

"Kedua, menyebarluaskan informasi LKPP kepada masyarakat dalam rangka peningkatan pemahaman terhadap pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan peningkatan penggunaan informasi LKPP," kata Sri Mulyani di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (30/8).

Selain itu, meningkatkan kualitas pengelolaan dan keandalan pengakuan aset pemerintah, meningkatkan kuantitas dan kualitas pelatihan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis aktual, dan memberikan penghargaan kepada K/L yang mengelola anggarannya secara efektif dan efisien.

"Juga meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan negara. Mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran," imbuhnya.

Nantinya, lanjut Sri, rekomendasi yang diberikan akan menjadi dorongan yang positif bagi pemerintah untuk memperbaiki pengelolaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

(mdk/sau)