Per 31 Desember 2018, BPJS Kesehatan Defisit Rp9,1 Triliun

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Ardan Adiperdana memaparkan hasil audit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sepanjang 2018. Dari hasil audit ditemukan, gagal bayar atau defisit yang ditanggung oleh perusahaan hingga 31 Desember 2018 sebesar Rp 9,1 triliun.

2019-05-27 20:45:51

BPKP

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Ardan Adiperdana memaparkan hasil audit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sepanjang 2018. Dari hasil audit ditemukan, gagal bayar atau defisit yang ditanggung oleh perusahaan hingga 31 Desember 2018 sebesar Rp9,1 triliun.

"Posisi gagal bayar sampai 31 Desember adalah sebesar Rp9,1 triliun," ujar Ardan saat memberikan keterangan dalam rapat terbuka dengan pemerintah dan DPR di Gedung DPR, Jakarta, Senin (27/5).

Ardan melanjutkan, biaya yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sepanjang 2018 adalah sebesar Rp19,22 triliun. Jumlah tersebut sudah mengcover peserta sebanyak 208 juta dengan 6 segmen kepesertaan.

"Asersi BPJS dengan audit tujuan tertentu. Terdiri dari laporan arus kas dan posisi keuangan 2018. Bagaimana pendapatan dan beban. Semua asersi BPJS kesehatan didasarkan pada jumlah peserta sekitar 208 juta terdiri dari 6 segmen," paparnya.

Ardan menambahkan, sepanjang 2018 BPJS Kesehatan memiliki kantor cabang dan pusat sebanyak 126 kantor di 34 provinsi. Hasil audit seluruh daerah tersebut dilakukan oleh 1.800 auditor. "Ada 126 cabang dan kantor pusat BPJS. RS masih 30 persen. Kami menurunkan lebih dari 1.800 auditor di 34 provinsi," tandasnya.

(mdk/azz)