Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Kemenkes Jelaskan Akreditasi Kontrak BPJS dengan Rumah Sakit

Kemenkes Jelaskan Akreditasi Kontrak BPJS dengan Rumah Sakit

BPJS Ketenagakerjaan

merdeka.com
Geser ke atas untuk membaca
Kemenkes Jelaskan Akreditasi Kontrak BPJS dengan Rumah Sakit

Dari kiri : Ketua Umum PERSI Kuntjoro Adi Purjanto, Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Maya Rusady, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Bambang Wibowo, Sekretaris Eksekutif Komisi Akreditasi Rumah Sakit Djoti Atmodjo saat memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta, Selasa (7/5). Dalam keterangan tersebut menyatakan rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan wajib melakukan akreditasi, Jika tidak diurus, maka kerjasama yang sebelumnya sudah terlaksana akan langsung diputus.

Kemenkes Jelaskan Akreditasi Kontrak BPJS dengan Rumah Sakit

Sekretaris Eksekutif Komisi Akreditasi Rumah Sakit Djoti Atmodjo saat memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta, Selasa (7/5). Tapi, selama mengurus akreditasi itu, Rumah Sakit harus tetap melayani pasien.

Kemenkes Jelaskan Akreditasi Kontrak BPJS dengan Rumah Sakit

Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Bambang Wibowo saat memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta, Selasa (7/5).

Kemenkes Jelaskan Akreditasi Kontrak BPJS dengan Rumah Sakit

Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Bambang Wibowo saat memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta, Selasa (7/5).

Kemenkes Jelaskan Akreditasi Kontrak BPJS dengan Rumah Sakit

Dalam keterangan tersebut menyatakan rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan wajib melakukan akreditasi, Jika tidak diurus, maka kerjasama yang sebelumnya sudah terlaksana akan langsung diputus.

Capaian Positif: 91,11% Lansia NTT Terlindungi Jaminan Kesehatan PBI JKN
Capaian Positif: 91,11% Lansia NTT Terlindungi Jaminan Kesehatan PBI JKN

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat mayoritas lansia di Nusa Tenggara Timur (NTT) telah memiliki jaminan kesehatan lansia NTT melalui skema PBI JKN, menunjukkan intervensi perlindungan sosial yang efektif.

Baca Selengkapnya
Paritrana Jamsostek Award Dorong Badan Usaha Tingkatkan Perlindungan Tenaga Kerja
Paritrana Jamsostek Award Dorong Badan Usaha Tingkatkan Perlindungan Tenaga Kerja

Ajang Paritrana Jamsostek Award 2026 kembali mendorong komitmen badan usaha dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan secara optimal bagi para pekerja di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Kemenkes Luncurkan Skrining Kanker Kolorektal Gratis, Deteksi Dini Selamatkan Nyawa
Kemenkes Luncurkan Skrining Kanker Kolorektal Gratis, Deteksi Dini Selamatkan Nyawa

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) resmi memasukkan skrining kanker kolorektal gratis ke dalam Program Cek Kesehatan Nasional bagi individu berisiko tinggi usia 45 tahun ke atas, mendorong deteksi dini untuk mengatasi tantangan kesehatan ini.

Baca Selengkapnya
Wamenkes Ungkap Skrining Kanker Kolorektal Kini Terintegrasi CKG, Sasar Usia Rentan
Wamenkes Ungkap Skrining Kanker Kolorektal Kini Terintegrasi CKG, Sasar Usia Rentan

Wakil Menteri Kesehatan mengumumkan integrasi skrining kanker kolorektal ke Program Cek Kesehatan Gratis Nasional (CKG), menyasar masyarakat usia 45 tahun ke atas. Langkah ini diharapkan mampu mendeteksi dini kanker usus yang sering terlambat ditangani.

Baca Selengkapnya
Perkuat Ekonomi Kreatif Bandung, Pemkab Integrasikan Seni, Pariwisata, dan Pendidikan
Perkuat Ekonomi Kreatif Bandung, Pemkab Integrasikan Seni, Pariwisata, dan Pendidikan

Pemerintah Kabupaten Bandung mengambil langkah strategis dengan mengintegrasikan sektor seni budaya, pariwisata, dan pendidikan guna memperkuat Ekonomi Kreatif Bandung, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Baca Selengkapnya
DPRD Dukung Peningkatan RSUD Benda Kota Tangerang Naik Kelas Jadi Tipe C
DPRD Dukung Peningkatan RSUD Benda Kota Tangerang Naik Kelas Jadi Tipe C

DPRD Kota Tangerang menyatakan dukungan penuh untuk peningkatan RSUD Benda dari tipe D menjadi tipe C, demi optimalisasi layanan kesehatan bagi masyarakat.

Baca Selengkapnya
Cakupan BPJS Ketenagakerjaan Gorontalo Raih Peringkat Pertama se-Sulawesi
Cakupan BPJS Ketenagakerjaan Gorontalo Raih Peringkat Pertama se-Sulawesi

Pemerintah Provinsi Gorontalo berhasil menempati posisi teratas se-Sulawesi dan kelima nasional untuk cakupan BPJS Ketenagakerjaan, menunjukkan komitmen kuat terhadap perlindungan pekerja di wilayah tersebut.

Baca Selengkapnya
BPJS Kesehatan Buka Suara Kabar Iuran JKN Naik, Begini Penjelasan Lengkap Manajemen
BPJS Kesehatan Buka Suara Kabar Iuran JKN Naik, Begini Penjelasan Lengkap Manajemen

Program JKN hadir untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses layanan kesehatan tanpa harus terbebani biaya pengobatan yang tinggi.

Baca Selengkapnya
Gubernur Papua Siapkan RSUD Biak Jadi Rumah Sakit Rujukan Utama Wilayah Saireri
Gubernur Papua Siapkan RSUD Biak Jadi Rumah Sakit Rujukan Utama Wilayah Saireri

Gubernur Papua Matius D. Fakhiri menetapkan RSUD Biak sebagai rumah sakit rujukan utama di wilayah Saireri. Langkah ini bertujuan memperkuat pelayanan kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Baca Selengkapnya
Pengobatan Komprehensif Penting bagi Penderita Thalasemia, Dokter Ingatkan Bahaya Zat Besi
Pengobatan Komprehensif Penting bagi Penderita Thalasemia, Dokter Ingatkan Bahaya Zat Besi

Dokter spesialis patologi menegaskan pengobatan komprehensif thalasemia krusial untuk mencegah keparahan, serta mengingatkan bahaya konsumsi suplemen zat besi bagi penderita thalasemia.

Baca Selengkapnya
Perlindungan Jamsostek Pekerja Rentan Morut: Pemkab Morowali Utara Jamin 34 Ribu Warga
Perlindungan Jamsostek Pekerja Rentan Morut: Pemkab Morowali Utara Jamin 34 Ribu Warga

Pemerintah Kabupaten Morowali Utara (Morut) telah berhasil melindungi 34 ribu pekerja rentan melalui program Jamsostek BPJS Ketenagakerjaan, menegaskan komitmen Pemkab Morut dalam menjamin kesejahteraan masyarakat.

Baca Selengkapnya
Pemprov Kalbar Genjot Perlindungan Pekerja, Target 1,2 Juta Orang Terlindungi pada 2026
Pemprov Kalbar Genjot Perlindungan Pekerja, Target 1,2 Juta Orang Terlindungi pada 2026

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) bersama BPJS Ketenagakerjaan mempercepat perluasan cakupan Perlindungan Pekerja Kalbar, menargetkan 1,2 juta pekerja terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan pada akhir 2026. Upaya ini untuk mewujudk

Baca Selengkapnya