Penyaluran dana desa terhambat dinamika politik
Sulitnya komunikasi tersebut membuat investasi infrastruktur terhambat seperti pembebasan lahan daerah.
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDT) mengaku sulit mengendalikan komunikasi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah (Pemda) terkait proyek investasi di daerah. Akibatnya proses pencairan anggaran dana desa dengan total sekitar Rp 20 triliun belum dapat selesai dalam waktu tujuh hari.
"Banyak persoalan yang menyebabkan transfer dana ke desa belum selesai dalam 7 hari, seperti ada banyak persoalan teknis politis," ujar Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Ahmad Erani Yustika di Gedung BKPM, Jakarta, Kamis (1/10).
Menurut dia, sulitnya komunikasi tersebut membuat investasi infrastruktur terhambat seperti pembebasan lahan daerah. "Tetapi kami terus berkoordinasi dengan BKPMD untuk menopang kegiatan ekonomi daerah," jelas dia.
Dari sisi kesiapan tenaga kerja, Ahmad mengatakan sejauh ini pihaknya sudah melakukan banyak program untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga menghasilkan standar yang dibutuhkan dunia usaha.
"Ini diperlukan mengingat semakin tingginya kompetisi antar negara ke depannya," ungkapnya.
Baca juga:
Dana desa dinilai untungkan calon kepala daerah petahana
Demi salurkan dana desa, Menteri Marwan bakal tabrak SKB 3 menteri
Menkeu: Berkat dana desa anggaran transfer daerah cepat terserap
Penyaluran dana desa di akhir tahun cenderung membahayakan