Pengusaha sebut harga gas industri tak bisa di bawah USD 7 per MMBtu

2016-10-09 16:50:02

Gas Bumi

Direktur Indonesia Petroleum Association (IPA) Sammy Hamzah mengatakan selama ini harga gas industri di Indonesia tidak menganut sistem mekanisme. Bahkan, harga gas pernah menyentuh di bawah USD 1 per MMBtu saat 2011 lalu.

"Waktu lima tahun (harga gas industri) di bawah USD 1. Industri pupuk 5 tahun lalu juga di bawah USD 1. Bahkan industri harga-harga ada yang USD 3 sampai USD 4 per MMBTU. Waktu harga minyak tinggi dan sebagian besar harga gas patokannya minyak," ujar Sammy di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (9/10).

Menurutnya, banyak negara di dunia menganut sistem mekanisme pasar, sehingga saat harga minyak dunia naik harganya pun turut terkerek. Namun konsekuensinya, kata Sammy, industri hulu migas di Indonesia sangat diatur oleh pemerintah. Setiap industri akan mengeluarkan dana untuk kegiatan operasionalnya, maka harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah.

"Hulu itu setiap mengeluarkan dana harus ada persetujuan dari pemerintah. Sangat regulated. Setiap lapangan punya keekonomian berbeda. Harga gas ditentukan oleh pemerintah. Gas didomestik tidak ditentukan oleh pasar. Waktu jaman harga gas di pasar USD 25, di kita masih ada yang USD 3-4. Tapi ya konsekuensinya kayak gitu," imbuh dia.

Sementara terkait harga gas industri di beberapa negara seperti Malaysia dan Singapura yang hanya USD 4 per MMBTU, Sammy menambahkan harga tersebut masih harga spot di kapal.

"Spot di kapal itu USD 4,75 dolar. Nah kalau mau dibawa kan harus diregasifikasi itu USD 2,3-2,5 per MMBTU harus tambahnya. Jadi kalau landing antara USD 7-9 per MMBtu," tandasnya.

Terlepas dari hal itu, dia menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak bisa semudah itu menurunkan harga gas industri di bawah USD 6 per MMBTU. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan bahwa tingkat kesulitan lapangan migas di Tanah Air berbeda.

"Untuk menetukan harga gas yang turun itu, lapangan itu berbeda-berbeda. Setiap lapangan yang baru dikembangkan, costnya tinggi, cost pemerintah itu masih kecil. Jadi tidak akan mungkin bisa dicapai. Apalagi untuk transportasi tidak akan ada yang gratis," pungkasnya.

(mdk/sau)