Pengembangan EBT di Indonesia butuh Rp 1.600 triliun

Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa mengatakan Peraturan Menteri (Permen) ESDM nomor 12 tahun 2017 tentang pemanfaatan sumber energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik harus mengatur insentif agar dapat menarik investor. Sebab, pengembangan energi baru dan terbarukan di Indonesia butuh Rp 1.600 triliun.

2017-02-26 18:00:00

Energi Baru Terbarukan

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan Peraturan Menteri (Permen) ESDM nomor 12 tahun 2017 tentang pemanfaatan sumber energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik harus mengatur insentif agar dapat menarik investor. Sebab, pengembangan energi baru dan terbarukan di Tanak Air membutuhkan dana hingga Rp 1.600 triliun.

"Misalnya selama proyek, pemerintah memberikan gratis corporate tax. Atau misalnya bagi investor yang akan kembangkan energi di beberapa wilayah diberikan suku bunga misalnya 7 persen, di bawah yang saat ini kan 11-12 persen, secara ekonomi itu bisa masuk," ujar Fabby dalam diskusi Energi Kita yang digagas merdeka.com, RRI, IJTI, IKN dan IJO di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (26/2).

Menurutnya, selama ini pembangunan energi baru terbarukan sebagian besar masih menggunakan dana dari APBN. Dana yang diperlukan untuk membangun EBT sebesar Rp 1.200-1.600 triliun.
"Kan kebutuhannya Rp 1.200 triliun, makanya harus ada investasi swasta lebih dari 60 persennya. Jadi tidak mengandalkan uang APBN," ujarnya.

Selain memberi insentif, pemerintah juga diminta untuk mempermudah izin berinvestasi di Indonesia agar investor tertarik. "Mengurus perizinan misalnya, seharusnya bisa lebih mudah," pungkasnya.

(mdk/sau)