Pengampunan pajak, Apindo ingin tarif tebusan tak bengkak
"Sebenarnya tax amnesty ini menjadi daya tarik tapi tarifnya jangan minta naik terus."
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berharap agar tarif tebusan dalam pengampunan pajak atau tax amnesty tak membengkak. Mengingat, saat ini, pemerintah dan DPR masih membahas draf undang-undang pengampunan pajak, termasuk di dalamnya persoalan besaran tarif tebusan.
"Sebenarnya tax amnesty ini menjadi daya tarik tapi tarifnya jangan minta naik terus. Ini masih dalam semangat repatriasi, diminta tarifnya naik ini bagaimana?" kata Ketua Apindo Hariyadi Sukamdani, Jakarta, Senin (9/5).
Dalam rancangan beleid, tarif tebusan ditetapkan bervariasi. Untuk pelaporan harta pada rentang waktu tiga bulan pertama setelah diberlakukannya tax amnesty, tarif tebusan dikenakan sebesar 2 persen.
Kemudian, tiga bulan kedua 4 persen dan tiga bulan selanjutnya 6 persen.
Sementara, tarif tebusan yang berlaku atas repatriasi dana adalah 1 persen untuk tiga bulan pertama, 2 persen untuk tiga bulan kedua dan 3 persen untuk tiga bulan selanjutnya.
"Ada animo dari pengusaha. Repatriasi ini juga momentumnya tepat ya, karena automatic data exchange pada 2017 juga bikin orang ingin hidupnya tenang. Momentumnya sangat terbatas," ujar Hariyadi.
Di sisi lain, menurutnya, pemerintah jangan terlalu mengandalkan tax amnesty untuk menggenjot penerimaan pajak. Selain itu, pemerintah harus menambah jumlah wajib pajak baru.
"Dari dalam negeri juga ini potensinya besar, yang dalam negeri juga perlu dibukakan akses ke sistem perpajakan."
Baca juga:
Wamenkeu: Tax amnesty bukan hanya isu pajak, tapi ekonomi
Italia berhasil raup USD 80 M dari pengampunan pajak
HIPMI akui para pengusaha sering disebut maling oleh petugas pajak
Di Italia, tax amnesty terbukti ampuh jadi 'alat' repatriasi modal
Apersi: Pengampunan pajak, ada yang menakuti itu sebagai perangkap
Pernah gagal dua kali, Bos Pajak yakin tax amnesty kali ini sukses