Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pernah gagal dua kali, Bos Pajak yakin tax amnesty kali ini sukses

Pernah gagal dua kali, Bos Pajak yakin tax amnesty kali ini sukses ken dwijugiasteadi. ©istimewa

Merdeka.com - Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty usai masa reses para anggota dewan pada bulan ini.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan optimistis program tax amnesty kali ini akan berhasil. Tujuan tax amnesty kali ini adalah untuk mendorong sektor investasi. Hal ini menjadi dasar optimisme keberhasilan pelaksanaan program tax amnesty kali ini.

"Sekarang tax amnesty ketiga, tujuannya supaya masyarakat berinvestasi. Kalau investasi masuk, menyerap tenaga kerja, meningkatkan daya beli, dan menciptakan objek pajak baru. Dengan begitu otomatis penerimaan pajak nantinya bisa meningkat," ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (3/5).

Ken menegaskan, program tax amnesty bukan hal baru di Indonesia. Implementasi tax amnesty pernah dilakukan pada periode 1964 dan 1984. Namun, pelaksanaan tax amnesty ini gagal.

"Pada 1965, tujuan tax amnesty untuk mengembalikan dana revolusi. Saat itu, Presiden Soekarno dan implementasinya dilandasi Keputusan Presiden (Keppres). Tidak berhasil, karena ketika tax amnesty disahkan 1964 lalu muncul Gerakan 30 September, PKI pada 1965," jelas Ken.

Pelaksanaan tax amnesty kedua dilakukan pada 1984. Saat itu, tujuan pengampunan pajak adalah memperbaiki sistem perpajakan dari sistem official assessment menjadi self assessment. Kegagalan pelaksanaan tax amnesty saat itu lantaran sistem perpajakan belum terbangun.

Pengampunan pajak kali ini, lanjut Ken, Ditjen Pajak tidak mematok target terlalu tinggi untuk mendongkrak penerimaan pajak. Pemerintah hanya menargetkan potensi penerimaan pajak yang masuk dari kebijakan tersebut sekitar Rp 60 triliun.

Parahnya lagi sampai sekarang, pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pengampunan Pajak bersama DPR masih tarik ulur sehingga terancam makin mundur. "Penerimaan pajak bukan dari tax amnesty, itu nanti saja lah. Makanya kita berharap pembahasan semakin cepat semakin baik, karena ingin investasi bertambah," kata dia.

Tujuan tax amnesty sebagai pendongkrak investasi, ditambah sistem perpajakan yang semakin matang, membuat tax amnesty kali ini akan sukses.

"Mudah-mudahan (berhasil). Karena kita ingin supaya investasi masuk. Itu saja," pungkas Ken.

(mdk/sau)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Semringah, Baru 8 Tahun Nasabah Mekaar Sudah 15,2 Juta dengan Total Pinjaman Rp800 Miliar

Jokowi Semringah, Baru 8 Tahun Nasabah Mekaar Sudah 15,2 Juta dengan Total Pinjaman Rp800 Miliar

Sejak tahun 2015, nasabah yang memanfaatkan program Mekaar sudah tembus 15 juta nasabah pada tahun 2024.

Baca Selengkapnya
Penerimaan Pajak hingga Pertengahan Maret Tembus Rp342,88 Triliun

Penerimaan Pajak hingga Pertengahan Maret Tembus Rp342,88 Triliun

Mayoritas jenis pajak utama tumbuh positif sejalan dengan ekonomi nasional yang stabil.

Baca Selengkapnya
Respons Agus Gumiwang Masuk Bursa Calon Ketum Golkar

Respons Agus Gumiwang Masuk Bursa Calon Ketum Golkar

Jawabannya masih sama yaitu masih fokus mengurus perindustrian.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jelang Hari Pencoblosan Pemerintah Setop Penyaluran Bansos, Ini Alasannya

Jelang Hari Pencoblosan Pemerintah Setop Penyaluran Bansos, Ini Alasannya

Penyaluran bansos beras kemasan 10 kg dihentikan sementara pada 8-14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya

Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya

Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.

Baca Selengkapnya
Jelang Lebaran, Pemerintah Impor 22.500 Ton Beras dari Kamboja

Jelang Lebaran, Pemerintah Impor 22.500 Ton Beras dari Kamboja

Impor beras dari Kamboja untuk memenuhi kebutuhan stok beras menjelang Idul Fitri 1445H.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Malaysia Gratiskan Tarif Jalan Tol pada H-2 Lebaran, Ini Alasannya

Pemerintah Malaysia Gratiskan Tarif Jalan Tol pada H-2 Lebaran, Ini Alasannya

Pemerintah Malaysia menggratiskan tarif jalan tol pada H-2 lebaran.

Baca Selengkapnya
Mengacu Aturan Baznas, Begini Program Dijalankan BUMN Pupuk dalam Penyaluran Zakat

Mengacu Aturan Baznas, Begini Program Dijalankan BUMN Pupuk dalam Penyaluran Zakat

Program yang dijalankan terbagi pada berbagai aspek, termasuk penyaluran langsung dalam menyikapi kondisi sosial.

Baca Selengkapnya
Ada 431 Kasus Korupsi Diusut Polisi di Tahun 2023, Kerugian Negara Capai Rp3,6 Triliun

Ada 431 Kasus Korupsi Diusut Polisi di Tahun 2023, Kerugian Negara Capai Rp3,6 Triliun

Polri juga menetapkan 887 tersangka tersangka kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) sepanjang tahun 2023.

Baca Selengkapnya