Pengamat: Mekanisme Penyaluran Beras SPHP Bulog Perlu Diubah, Padahal Stok Sudah 4 Bulan!
Pengamat menyoroti efektivitas mekanisme penyaluran beras SPHP oleh Bulog yang dinilai perlu diubah. Mengapa operasi pasar belum optimal menekan harga beras di pasaran?
Pengurus Pusat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI), Khudori, menyoroti urgensi perubahan mekanisme penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) oleh Bulog. Menurutnya, operasi pasar yang digencarkan pemerintah saat ini belum cukup efektif menekan tingginya harga beras di pasaran. Kritik ini disampaikan Khudori dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta pada Sabtu, 20 September 2025.
Meskipun pemerintah terus berupaya melalui operasi pasar, data menunjukkan penyaluran beras SPHP hingga 18 September 2025 baru mencapai 392.295 ton. Angka ini hanya sekitar 26,15 persen dari target 1,5 juta ton yang ditetapkan, menyisakan pekerjaan rumah besar bagi Bulog untuk meningkatkan volume penyaluran harian. Kondisi ini memicu pertanyaan mengenai strategi yang paling tepat untuk menstabilkan harga beras secara nasional.
Khudori menekankan bahwa mekanisme penyaluran saat ini yang menyasar konsumen akhir melalui mitra penyalur memiliki kendala signifikan. Model ini menyebabkan serapan per outlet sangat rendah, sehingga dampak penurunan harga di pasar belum terasa secara merata. Oleh karena itu, perubahan pendekatan dinilai krusial agar operasi pasar dapat mencapai tujuannya secara lebih efisien dan cepat.
Evaluasi Efektivitas Penyaluran Beras SPHP oleh Bulog
Pemerintah melalui Bulog terus berupaya menekan harga beras yang masih tinggi melalui program SPHP. Namun, efektivitas mekanisme penyaluran beras SPHP saat ini dipertanyakan oleh pengamat ekonomi pertanian. Khudori dari PERHEPI mengungkapkan bahwa hingga pertengahan September 2025, penyaluran beras SPHP baru mencapai seperempat dari target yang ditetapkan, yakni 392.295 ton dari 1,5 juta ton.
Untuk mencapai target sisa lebih dari 1 juta ton, Bulog perlu meningkatkan volume penyaluran harian secara drastis. Rata-rata penyaluran saat ini harus ditingkatkan hampir dua kali lipat menjadi sekitar 10.650 ton per hari. Hal ini menunjukkan adanya hambatan serius dalam sistem distribusi yang ada, yang perlu segera diatasi agar tujuan stabilisasi harga dapat tercapai.
Kendala utama terletak pada model penyaluran yang berfokus pada konsumen akhir melalui tujuh saluran tetap, termasuk toko BUMN, koperasi, dan jejaring Rumah Pangan Kita (RPK). Meskipun jumlah mitra penyalur mencapai 31.477 unit, serapan per outlet sangat minim, hanya sekitar 184 kilogram per hari. Penambahan outlet dalam jumlah besar dalam waktu singkat juga dinilai tidak realistis.
Mengapa Pasar Grosir Jadi Kunci Penurunan Harga Beras?
Khudori berpendapat bahwa operasi pasar seharusnya tidak hanya menyasar konsumen langsung, tetapi juga mengalirkan beras ke pedagang pasar grosir. Menurutnya, jika stok di pasar grosir melimpah, harga di pasar eceran akan lebih cepat turun secara signifikan. Pendekatan ini dianggap lebih efektif dalam menciptakan efek domino penurunan harga di seluruh rantai pasok.
Pasar grosir strategis seperti Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) di Jakarta, serta pasar di Medan, Surabaya, Makassar, Palembang, dan Banjarmasin, dapat menjadi titik sentral. Dengan mengintervensi pasar-pasar grosir ini, diharapkan dapat menahan atau bahkan menurunkan harga beras secara nasional. Integrasi pasar beras yang tinggi di Indonesia membuat pergerakan harga antar wilayah saling terkait, sehingga intervensi di titik-titik besar akan berdampak luas.
Meskipun ada kekhawatiran mengenai potensi pedagang besar mengambil keuntungan dari selisih harga, Khudori meyakini bahwa pengawasan ketat oleh Satgas Pangan dapat meminimalisir kecurangan. Penggunaan kemasan SPHP 5 kg juga dapat membantu mengontrol distribusi. Penting juga untuk memberikan margin yang wajar bagi pelaku pasar agar mereka tetap termotivasi untuk berpartisipasi tanpa merusak tujuan stabilisasi harga.
Ancaman Penurunan Mutu Stok CBP dan Harga Beras di Pasaran
Perubahan mekanisme penyaluran beras SPHP juga menjadi mendesak karena kondisi stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di gudang Bulog. Sebagian besar stok tersebut sudah berusia lebih dari empat bulan. Jika tidak segera disalurkan, risiko penurunan mutu beras akan semakin besar, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan pembengkakan biaya penyimpanan yang tidak perlu.
Khudori menegaskan bahwa operasi pasar harus kembali ke esensinya, yaitu menggunakan pasar sebagai instrumen utama penyaluran. Apabila harga di pasar masih tinggi dan stok terbatas, hal itu mengindikasikan bahwa operasi pasar belum berhasil mencapai tujuannya. Oleh karena itu, strategi penyaluran yang lebih agresif dan tepat sasaran sangat dibutuhkan untuk menjaga kualitas stok dan efisiensi anggaran.
Data panel harga Badan Pangan Nasional pada 18 September 2025 menunjukkan bahwa harga beras masih berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Harga beras premium di zona I mencapai Rp15.338 per kg, zona II Rp16.405 per kg, dan zona III Rp18.305 per kg. Sementara itu, harga beras medium di zona I mencapai Rp13.434 per kg, zona II Rp14.049 per kg, dan zona III Rp15.976 per kg. Hanya beras medium di zona I yang berada di bawah HET, menunjukkan bahwa tekanan harga masih signifikan di sebagian besar wilayah.
Sumber: AntaraNews