Pemprov Sumut tak setuju Tanjung Priok jadi hub internasional

Gubernur Sumatera Utara, Tengku Ery Nuradi meminta Pelabuhan Kuala Tanjung tetap dijadikan hub internasional. Hal ini sesuai dengan Perpres Nomor 32 tahun 2011 tentang MP3EI tahun 2011- 2015. Sebab, pemerintah menunjuk Tanjung Priok sebagai hub internasional sesuai dengan Kepmen Perhubungan Nomor 901/206 tahun 2016.

2017-01-30 14:17:44

Pelabuhan

Gubernur Sumatera Utara, Tengku Ery Nuradi meminta Pelabuhan Kuala Tanjung tetap dijadikan hub internasional. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2011 tentang MP3EI tahun 2011- 2015, tentang Pelabuhan Kuala Tanjung sebagai pelabuhan hub Internasional.

"Karena itu kan Kepmen, ada Perpres yang menetapkan Kuala Tanjung jadi Hub Internasional. Jadi kan hierarkinya Kepmen itu ada di bawah Perpres. Saya minta itu tidak digeser, kalau sudah Perpres sudah menyatakan Kuala Tanjung dan Bitung jadi hub internasional itu harus dilaksanakan," ujar Ery di Kemenko Bidang Kemaritiman, Jakarta, Senin (30/1).

Sebelumnya, Pelabuhan Tanjung Priok ditunjuk sebagai hub internasional, sebagaimana sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 901/206 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) Tahun 2016.

Ery mengakui Pelabuhan Kuala Tanjung belum siap dijadikan pelabuhan hub internasional karena masih dalam tahap pengembangan pembangunan, sehingga digeser ke Pelabuhan Tanjung Priok. Namun, dia tak setuju adanya keputusan tersebut.

"Pemerintah bilang Kuala Tanjung kan belum siap masih dalam pembangunan, jadi sementara geser dulu ke Tanjung Priok. Saya bilang enggak seperti itu , harus diubah peraturannya. Jadi apa yang harus dilaksanakan di daerah , tetap dilaksanakan di sana. Kecuali tidak tertampung lagi," jelasnya.

Untuk itu, dia meminta pelabuhan Kuala Tanjung tetap menjadi hub internasional sesuai dengan Keppres.

"Enggak boleh. Kita kan lagi mengundang investor, mereka tertarik. Kuala Tanjung kan jadi hub internasional. Kalau ada Kepmen lagi jadi multitafsir. Investor bingung mana yang benar. Sebenarnya kementerian maksudnya bagus, biar siap dulu, geser dulu ke Tanjung Priok, tapi perlu disosialisasi dulu lah," tutupnya.

(mdk/sau)