Pemprov Sumbar Perkuat Strategi Pengendalian Inflasi Pasca Bencana dan Jelang Ramadhan 2026
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat fokus pada strategi pengendalian inflasi pasca bencana dan jelang Ramadhan 2026, memastikan stabilitas harga serta ketersediaan pangan di wilayahnya.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menerapkan sejumlah langkah intervensi strategis untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di wilayahnya. Upaya ini dilakukan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda daerah tersebut, serta menjelang momen penting Ramadhan dan Idul Fitri 1447 Hijriah.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan komitmen ini dalam pertemuan Forum Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumbar di Padang. Pertemuan tersebut mengusung tema “Sinergi dan Strategi Pengendalian Inflasi Pasca Bencana serta Persiapan Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 2026”.
Fokus utama adalah merespons tekanan inflasi yang meningkat akibat dampak bencana alam dan tingginya kebutuhan masyarakat menjelang hari besar keagamaan. Pemprov Sumbar juga telah mengajukan permintaan tambahan cadangan pangan kepada Bapanas (Badan Pangan Nasional) untuk memperkuat pasokan yang ada.
Dampak Bencana dan Tren Inflasi Sumbar
Bencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera Barat pada akhir November 2025 telah menimbulkan kerusakan dan kerugian yang signifikan bagi daerah. Sektor infrastruktur, pertanian, perkebunan, dan perikanan menjadi yang paling terdampak oleh bencana ini.
Kerusakan tersebut secara langsung memengaruhi produksi, distribusi, dan ketersediaan pangan di Sumbar, menciptakan tantangan besar dalam menjaga pasokan. Kondisi ini berpotensi memperparah tekanan inflasi di provinsi tersebut jika tidak segera dimitigasi secara efektif.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat inflasi Sumbar sepanjang tahun 2025 mengalami tren peningkatan yang konsisten. Kenaikan ini terutama didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, yang menjadi penyumbang inflasi terbesar di wilayah tersebut.
Strategi Jangka Pendek dan Panjang Pengendalian Inflasi
Menghadapi kondisi ekonomi yang menantang ini, Gubernur Mahyeldi menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas sektor. Kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah, Bank Indonesia, serta seluruh pemangku kepentingan sangat krusial dalam upaya pengendalian inflasi secara menyeluruh.
Mahyeldi menawarkan dua pendekatan utama untuk menekan laju inflasi di Sumbar, yaitu pengendalian harga dalam jangka pendek dan penguatan ketahanan pangan daerah untuk jangka panjang. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan solusi komprehensif dan berkelanjutan.
Untuk jangka pendek, prioritas utama adalah memastikan harga tetap terkendali dan pasokan pangan tersedia di pasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sementara itu, untuk jangka panjang, ketahanan pangan daerah harus diperkuat agar tidak mudah terguncang oleh faktor bencana maupun fluktuasi permintaan pasar yang tidak terduga.
Berkaca dari pengalaman tahun sebelumnya, komoditas seperti cabai merah, bawang merah, dan beras menjadi penyumbang inflasi utama pada periode Ramadhan dan Idul Fitri 2024–2025. Oleh karena itu, komoditas-komoditas ini akan menjadi fokus pengendalian khusus bagi TPID ke depan.
Sumber: AntaraNews