Pemprov Kalbar Pastikan Stok BBM Aman Jelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) bersama instansi terkait menjamin ketersediaan Stok BBM Kalbar Natal Tahun Baru 2026 aman, menyusul langkah antisipasi dan pengawasan distribusi solar.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) bersama berbagai instansi terkait telah memastikan ketersediaan pasokan bahan bakar minyak (BBM) akan aman selama perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Kepastian ini disampaikan setelah serangkaian rapat koordinasi yang melibatkan OPD, instansi vertikal, Pertamina, dan Komite BPH Migas. Langkah ini diambil untuk menanggapi kekhawatiran masyarakat, khususnya para sopir truk, terkait potensi kelangkaan solar di beberapa wilayah.
Koordinasi ini juga merupakan tindak lanjut dari aspirasi para sopir truk yang sebelumnya melakukan aksi damai menyoroti kelangkaan solar. “Pemprov Kalbar telah menindaklanjuti aspirasi para sopir truk yang sebelumnya menggelar aksi damai terkait kelangkaan solar di beberapa daerah. Pemerintah Provinsi Kalbar telah mengeluarkan Instruksi Gubernur Nomor 500.10/224/RO-EKON tentang penyediaan, pendistribusian, dan penyaluran Solar di Kalimantan Barat,” kata Krisantus Kurniawan, di Pontianak.
Krisantus menjelaskan, pembahasan mencakup ketersediaan BBM subsidi jenis solar (JBT) serta evaluasi instruksi gubernur. Selain itu, upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) juga turut menjadi fokus diskusi penting dalam rapat tersebut.
Pengawasan Distribusi dan Kuota BBM Subsidi
Kuota BBM subsidi untuk Kalimantan Barat tahun ini ditetapkan sebesar 474.801 kiloliter. Angka ini merupakan 79,33 persen dari total usulan awal sebesar 598.477 kiloliter yang diajukan oleh pemerintah daerah. “Kondisi ini membutuhkan perhatian serius agar penyalurannya tepat sasaran dan tetap stabil selama periode Natal dan tahun baru,” ujar Krisantus Kurniawan.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menekankan pentingnya penyaluran BBM agar tepat sasaran dan stabil, terutama menjelang periode Natal dan Tahun Baru. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan masyarakat yang berhak mendapatkan akses terhadap BBM subsidi. Krisantus Kurniawan juga menyatakan bahwa kuota yang terbatas ini menuntut efektivitas dalam pengawasan.
Sebagai tindak lanjut dari kerja sama antara BPH Migas dan pemerintah daerah, Pemprov Kalbar telah membentuk Tim Pengendalian dan Pengawasan Penyaluran JBT dan JBKP. Tim ini memiliki tugas krusial untuk memantau secara langsung dan menyelesaikan berbagai persoalan yang mungkin muncul di lapangan. Keberadaan tim ini diharapkan mampu mengatasi tantangan distribusi BBM subsidi.
Tantangan utama dalam pengawasan meliputi perbedaan harga yang signifikan antara BBM subsidi dan nonsubsidi. Potensi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak serta keterbatasan kontrol dalam proses distribusi juga menjadi perhatian serius. “Melalui rapat ini, kami berharap lahir langkah-langkah pengendalian dan pengawasan yang lebih efektif, terutama menghadapi meningkatnya kebutuhan energi di akhir tahun,” kata Krisantus.
Kesiapan Pertamina dan BPH Migas Menjamin Pasokan
Komite BPH Migas, Abdul Halim, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah berkoordinasi erat dengan PT Pertamina Patra Niaga sebagai badan usaha penugasan BBM subsidi. Selain itu, BPH Migas juga telah menyiapkan langkah bersama dengan AKR Corporindo untuk menjamin kelancaran pasokan BBM di Kalimantan Barat. Sinergi ini penting untuk menghadapi peningkatan kebutuhan energi di akhir tahun.
“Secara umum penyaluran BBM di Kalbar selama ini berjalan aman dan lancar. Untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan menjelang Natal dan tahun baru, Pertamina menyiapkan layanan tambahan seperti SPBU siaga, kios Pertamina siaga, motoris, serta mobil tangki standby di titik-titik strategis,” kata Halim.
BPH Migas juga telah mengoperasikan posko pemantauan terpusat yang berbasis CCTV dari Jakarta. Sistem ini memungkinkan pemantauan potensi kelangkaan, kekurangan pasokan, kemacetan, dan antrean di berbagai daerah secara real-time. Posko ini menjadi alat penting dalam menjaga stabilitas distribusi BBM.
Abdul Halim menambahkan bahwa dengan sistem pemantauan canggih ini, BPH Migas dapat berkoordinasi langsung dengan koordinator di daerah. “Dengan sistem ini, kami dapat berkoordinasi langsung dengan para koordinator di daerah apabila terjadi indikasi gangguan distribusi,” katanya. Upaya ini menunjukkan komitmen untuk memastikan ketersediaan Stok BBM Kalbar Natal Tahun Baru tetap terjaga.
Sumber: AntaraNews