Pemkot Jambi Gratiskan BPHTB untuk MBR, Dorong Program Tiga Juta Rumah Nasional
Pemerintah Kota Jambi mengambil langkah progresif dengan menggratiskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), menegaskan komitmennya mendukung program nasional tiga juta rumah dan mempermudah akses h
Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung program nasional tiga juta rumah. Langkah ini diwujudkan melalui kebijakan strategis yang mempermudah perizinan serta menggratiskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Komitmen tersebut secara langsung ditegaskan oleh Wali Kota Jambi, Maulana, usai menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD Real Estate Indonesia (REI) Jambi pada Kamis. Rakerda tersebut juga dirangkaikan dengan peresmian Kantor DPD REI Jambi di Kota Jambi.
Maulana menjelaskan bahwa kebijakan BPHTB nol rupiah ini berlaku khusus untuk kepemilikan rumah pertama bagi masyarakat kurang mampu. Inisiatif ini diharapkan dapat meringankan beban finansial masyarakat sekaligus memperluas akses mereka terhadap hunian yang layak.
Kebijakan Progresif Pemkot Jambi dalam Sektor Properti
Pemerintah Kota Jambi telah menerapkan kebijakan BPHTB sebesar nol rupiah, sebuah terobosan signifikan untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memiliki rumah pertama. Kebijakan ini secara langsung mengurangi biaya awal yang harus ditanggung oleh MBR, membuat kepemilikan hunian menjadi lebih terjangkau. Ini merupakan bagian dari upaya Pemkot Jambi untuk memastikan setiap warga memiliki akses terhadap hunian yang layak dan aman.
Selain pembebasan BPHTB, Pemkot Jambi juga memperkenalkan percepatan proses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang kini dapat diselesaikan hanya dalam waktu satu jam. Langkah ini merupakan terobosan inovatif yang bertujuan mempercepat realisasi pembangunan perumahan di Kota Jambi. Kemudahan perizinan ini tidak hanya menguntungkan pengembang, tetapi juga secara tidak langsung mempercepat ketersediaan hunian terjangkau bagi masyarakat.
Dukungan terhadap program perumahan nasional juga diperkuat melalui program prioritas “Kota Tangguh” yang dicanangkan Pemkot Jambi. Program ini berfokus pada penguatan infrastruktur dasar yang esensial sebagai penopang pembangunan kawasan perumahan. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan hunian yang inklusif, tertata rapi, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Sinergi Pemerintah dan REI untuk Hunian Berkelanjutan
Sinergi antara Pemkot Jambi dan Real Estate Indonesia (REI) dinilai sangat penting dalam mewujudkan pembangunan perumahan yang komprehensif. Kolaborasi ini tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan hunian semata, tetapi juga memastikan terciptanya lingkungan yang sehat, akses air bersih yang memadai, serta kawasan yang bebas dari risiko banjir. Hal ini menunjukkan pendekatan holistik dalam pembangunan kota.
Wali Kota Jambi Maulana menyatakan optimisme tinggi terhadap keberhasilan program ini, "Kami optimistis peningkatan kebutuhan hunian dapat direspons melalui kebijakan kemudahan perizinan, pembebasan BPHTB, dan penguatan kolaborasi bersama REI untuk mempercepat realisasi program tiga juta rumah," katanya. Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya kerja sama lintas sektor untuk mencapai target pembangunan yang ambisius.
Sementara itu, Ketua Umum DPP REI Joko Suranto turut menegaskan bahwa kolaborasi erat antara pemerintah dan pelaku usaha properti adalah kunci utama. Menurutnya, kerja sama ini krusial dalam mendorong percepatan pembangunan perumahan dan pertumbuhan sektor properti secara berkelanjutan. Upaya ini merupakan langkah nyata untuk mewujudkan hunian yang layak dan terjangkau, serta pembangunan yang merata bagi seluruh masyarakat.
Sumber: AntaraNews