Pemerintah tiru Malaysia dan Singapura bentuk super holding BUMN

Langkah ini dinilai perlu agar perusahaan pelat merah dapat menguasai pasar nasional dan internasional.

2016-07-25 13:39:33

BUMN

Pemerintah kembali mengkaji rencana pembentukan super holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Langkah ini dinilai perlu agar perusahaan pelat merah dapat menguasai pasar nasional dan internasional.

Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan keinginannya untuk menggantikan Kementerian BUMN dengan super holding, terinspirasi dari Malaysia dan Singapura yang telah lebih dulu menerapkannya dalam pengelolaan BUMN.

"‎Ya itu kan wacana yang kita lemparkan kan. Jadi tentunya masih banyak diskusinya kesana. Memang kalau kita lihat negara lain seperti di Singapura, Malaysia itu mereka bentuknya super holding. Seperti di Malaysia itu Khasanah, seperti di Singapura juga ada Temasek itu membuat mereka jadi lebih lincah, fleksibel, mendunia," ujar Rini di Hotel Kempinski, Jakarta, Senin (25/7).

Menurutnya, wacana penghapusan Kementerian BUMN saat ini masih dalam tahap pembicaraan dan nantinya akan sejalan dengan revisi Undang-undang (UU) Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN.

"Karena memang sangat penting kita melakukan revisi terhadap UU yang sekarang. Karena dalam perjalanannya kita sudah menghadapi ekonomi global, ASEAN juga jadi satu pasar, dan kita berkompetisi dengan negara-negara ASEAN secara terbuka," jelasnya.

Sementara pada kesempatan sama, Wakil Ketua Komisi VI DPR Dodi Reza Alex Noerdin menambahkan revisi undang-undang tersebut kemudian akan memperkuat payung hukum pembentukan holding sebelum diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP).

"Sinergi BUMN dan holding pemerintah sinergi bumn holding holding prosesnya dibahas bersama-sama sebelum diterbitkan dalam PP. Banyak keluhan bahwa di dalam rapat Panja banyak holding belum memberikan manfaat lebih kepada perusahaan. Belum ada aturan baku dan keberadaan holding ini kita memperjelas holding dalam revisi undang-undang," terang Dodi.

Dengan adanya revisi undang-undang BUMN juga dapat memperkuat daya saing BUMN Indonesia dengan BUMN lainnya di luar negeri. Kementerian BUMN juga diminta mendorong peran serta BUMN dalam menyumbang perekonomian Indonesia.

"Ke depan BUMN bisa bersaing dengan interbasional, dalam berkompetisi yang sekarang tataran global. Di bawah pembinaan Kementerian BUMN harus mampu menyediakan lapangan kerja dan kesejahteraan di dalam negeri, juga menjadi katalisator pendorong pembangunan ekonomi domestik juga dapat bersaing dengan BUMN luar negeri," tutup Dodi.

(mdk/sau)