Pemerintah tegaskan moratorium pengiriman TKI ke Timteng masih berlaku
Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemenaker Maruli A Hasoloan menjelaskan, pihaknya memang mengupayakan perbaikan sistem perlindungan bagi para TKI yang bekerja di Timur Tengah. Namun hal tersebut bukan berarti moratorium yang dijalankan selama ini akan dicabut.
Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Maruli A Hasoloan menegaskan tidak ada rencana untuk membuka moratorium pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke negara-negara di kawasan Timur Tengah.
Dia menjelaskan, pihaknya memang tengah mengupayakan perbaikan sistem perlindungan bagi para TKI yang bekerja di Timur Tengah. Namun hal tersebut bukan berarti moratorium yang dijalankan selama ini akan dicabut.
"Jadi bukan membuka moratorium tetapi mencarikan mekanisme yang kita sebut satu pintu, di mana pemerintah sana (negara di Timur Tengah) terlibat, di sini juga terlibat. Dulu mereka tidak mau terlibat. Moratoriumnya tidak dibuka, itu tetap, kita carikan kanal perlindungan yang lebih baik. Ini kan semakin banyak yang ilegal," ujar dia di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (16/7).
Dia mengungkapkan, dalam rangka perbaikan sistem ini, pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait di dalam negeri seperti BNP2TKI, Kementerian Luar Negeri dan lain-lain.
"Semua stakeholder musti terlibat, karena ini penting, dulu ada moratorium, sekarang mencari mekanisme. Untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja migran, sehingga kalau dia ke sana itu save," kata dia.
Selain itu, setelah moratorium diterapkan, pemerintah negara-negara di Timur Tengah seperti Arab Saudi juga menjadi lebih perhatian terhadap masalah TKI yang bekerja di negaranya. Namun masih terus perlu adanya koordinasi agar tidak ada lagi nyawa TKI yang melayang di negara tersebut.
"Pemerintah sana (Arab Saudi) sekarang memberi perhatian, kontrak kerjanya juga mereka harus diketahui pemerintah (Arab Saudi), permintaan dari agen juga harus diketahui pemerintah. Jadi pemerintah sini terlibat, sana terlibat," tandas dia.
Reporter: Septian Deny
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Soal perlindungan TKI, PDIP dorong pemerintah buat kesepakatan dengan Saudi
Pemerintah & DPR harus serius lindungi TKI
TKI terancam hukuman mati, Bamsoet minta Kemenaker tingkatkan pengawasan
TKI dieksekusi mati Saudi, Fahri Hamzah usul pengawasan lewat digital
Moratorium TKI: Dubes Rusdi akan ajak Menteri Ketenagakerjaan ke penjara di Malaysia
Polemik moratorium TKI antara Indonesia dan Malaysia