TKI dieksekusi mati Saudi, Fahri Hamzah usul pengawasan lewat digital

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah kecewa dengan pemerintah Arab Saudi yang tak memberikan informasi kepada pemerintah Indonesia terkait eksekusi hukuman pancung kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Muhammad Zaini Misrin. Menurut dia, kasus ini harus menjadi evaluasi pemerintah dalam mengirim TKI ke Arab Saudi.

"Ini yang saya khawatirkan dan juga kecewa, kenapa ini tiba-tiba, padahal kita bisa melakukan total diplomasi," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/3).

Fahri menilai kejadian tersebut sangat ironis. Apalagi, kasus tersebut terjadi di tengah-tengah telah berlakunya Undang-undang nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI).

"Kita terharu karena peristiwa ini terjadi justru ketika kita telah menyelesaikan Undang-undang pekerja migran," ujarnya.

Ke depannya, dia berharap ada pengawasan pada pekerja imigran dari Indonesia. Pengawasan itu dapat berupa digital sehingga dapat mendeteksi keberadaan masing-masing pekerja.

"Bahwa kalau memang pekerja migran kita itu sudah memiliki database maka dia harusnya punya aplikasi yang membuat kita mudah mengidentifikasi di mana dia berada," tandasnya.