Pemerintah Prabowo Janji Danantara Tak Bakal Dimanfaatkan untuk Program Makan Bergizi Gratis
Program Makan Bergizi Gratis nantinya tidak akan turut disokong oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pemerintah sudah punya ongkos atau biaya tersendiri untuk program makan bergizi gratis (MBG) yang berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dengan demikian, dia memastikan bahwa program Makan Bergizi Gratis nantinya tidak akan turut disokong oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), yang bakal berfokus pada program hilirisasi.
"Kalau MBG kan ada pembiayaan dari APBN sendiri. Danantara kan buat hilirisasi," ujar Airlangga saat ditemui di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Jumat (14/3).
Airlangga pun pede dana APBN cukup untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis. Meskipun realisasi APBN 2025 pada Januari dan Februari tercatat bengkak hingga Rp31,2 triliun dari produk domestik bruto (PDB).
Menurut dia, anggaran negara pada bulan ini akan mendapat modal tambahan. Seiring batas pelaporan pajak per 31 Maret 2025 mendatang.
"Ini kan baru dua bulan. Kita sudah melihat bahwa Maret diharapkan bisa lebih tinggi lagi. Karena biasanya secara natural Maret lebih tinggi, karena itu nutup laporan perpajakan," ungkapnya.
Sehingga, Airlangga pun optimistis modal APBN yang dimiliki negara cukup untuk berbagai program prioritas Presiden. Plus, defisit anggaran per Februari 2025 masih berada di batas aman.
"Dari segi defisit sih masih dalam range yang ditentukan dalam APBN. Jadi, pemerintah optimis bahwa penerimaan dan juga pembelanjaan akan sesuai dengan yang direncanakan di 2025," tutur dia.
Pemasukan tambahan itu bakal banyak berasal dari devisa hasil ekspor untuk komoditas mineral dan batu bara, plus penerimaan cukai. "Tentu dari penerimaan. Dari mineral, batu bara, dari cukai, dari berbagai sektor lain," ucapnya.
Defisit APBN di 2 Bulan Awal
Adapun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menyampaikan, realisasi APBN untuk periode Januari hingga Februari 2025 mengalami defisit sebesar Rp31,2 triliun, atau sekitar 0,13 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Meskipun defisit ini tercatat, angka tersebut masih berada dalam batas yang dirancang dalam APBN, yang dipatok dengan defisit sebesar 2,3 persen dari PDB atau sekitar Rp616,2 triliun.
"Dari total keseimbangan terjadi defisit sebesar Rp31,2 triliun untuk posisi akhir Febaruari atau 0,13 persen dari PDB," kata Sri Mulyani dalam konferensi Pers APBN Kita Maret 2025, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (13/3) kemarin.
Sri Mulyani menjelaskan, hingga akhir Februari, pemerintah telah mengeluarkan belanja negara sebesar Rp348,1 triliun, yang merupakan 9,6 persen dari total anggaran belanja yang direncanakan tahun ini.
Belanja ini mencakup belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 211,5 triliun, yang terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp83,6 triliun (7,2 persen dari target belanja Kementerian/Lembaga) dan belanja non K/L sebesar Rp127,9 triliun (8,3 persen dari target belanja non K/L).
Selain itu, transfer ke daerah juga menunjukkan progres yang signifikan, dengan jumlah transfer yang telah dilakukan hingga akhir Februari mencapai Rp136,6 triliun, atau sekitar 14,9 persen dari total transfer yang direncanakan tahun ini sebesar Rp919 triliun.
"Untuk transfer lebih maju, kita sudah mentransfer ke daerah sampai akhir Februari mencapai Rp136,6 triliun dari presentase lebih tinggi dari kecepatan Pemerintah pusat yaitu 14,9 persen dari total transfer tahun ini sebesar Rp919 triliun," ujarnya.