Selain listrik, pemerintah naikkan besaran subsidi Solar menjadi Rp 1.000 per liter

Pemerintah akan menambah alokasi subsidi untuk solar menjadi Rp 1.000 per liter dari sebelumnya Rp 500 per liter. Bersamaan dengan hal tersebut pemerintah juga berencana menambah subsidi listrik untuk PLN. Penambahan tersebut karena adanya rencana pemerintah menambah sambungan pada 1 juta sambungan pelanggan 450 VA.

2018-03-12 18:33:36

APBN 2018

Penambahan tersebut karena adanya rencana pemerintah menambah 1 juta sambungan pada pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA. "Akan dilakukan tambahan alokasi bagi subsidi listrik untuk PLN dikarenakan akan ada tambahan sambungan baru untuk 1 juta tambahan pelanggan rumah tangga 450 VA," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kantornya, Jakarta, Senin (12/3).

Menteri Sri Mulyani mengatakan pihaknya akan menghitung kembali kebutuhan alokasi dana yang akan dialokasikan untuk penambahan sambungan 1 juta pelanggan tersebut. Di mana, sebelumnya, pemerintah menargetkan penambahan sambungan hanya untuk 23,1 juta pelanggan.

"Sebelumnya di 2018 ini dianggarkan untuk 23,1 juta pelanggan dan nanti akan ada tambahan jadi 24,1 juta pelanggan. Jadi kita akan menghitung berapa jumlahnya untuk kebutuhan PLN menambah 1 juta pelanggan," jelasnya.

Menteri Sri Mulyani menambahkan untuk subsidi listrik, PLN juga akan mendapatkan capping (pembatasan) dari harga DMO (Domestic Market Obligation) batubara sebesar USD 70 per ton. "Saat ini harga dipasaran mencapai 100,69 USD per ton. Tentu ada implikasi terhadap penerimaan perusahaan dan pajak, tapi tetap menjaga APBN defisit 2,19 persen," jelasnya.

Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, pemerintah belum berencana mengubah postur APBN meskipun ada rencana menaikkan subsidi pada berbagai sektor seperti solar dan listrik. "Sambil jalan saja, nanti ada laporan semester I, jadi belum APBN-P. Ikut mekanismenya saja. Sabar masih bulan Maret. Yang penting kita stabilkan daya beli masyarakat, tidak ada gejolak inflasi. Jadi jangan ke mana-mana. Jadi kan memang di UU APBN subsidi basisnya realisasi tapi tetap kita kendalikan," jelasnya.

"Nambah subsidi satu sisi. Kita kan belum tahu perkembangan harga minyak. Di satu sisi pendapatan kita juga naik dari PNBP dan migas dan hitungan kita tetap positif. Kalau kita tidak keluarkan buat subsidi, positifnya lebih banyak lagi. Tapi negara kan harus mendukung masyarakat sedikit mengendalikan daya beli masyarakat dengan memberikan kebijakan menengah ke bawah," tandasnya.

(mdk/bim)