Alasan Menteri Rini tambah 2 direksi di tubuh Pertamina
Merdeka.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan, perombakan jajaran direksi PT Pertamina (Persero) beberapa waktu lalu untuk mendukung kinerja perusahaan yang semakin luas. Dia menegaskan, proses eksplorasi sampai penjualan BBM dan elpiji ke depan harus dapat diatur semakin baik.
"Kalau kita bicara konstruksi di lapangan salah satu kita lihat, Pertamina aktivitasnya sangat luas dari hulu sampai hilir. Proses eksplorasi sampai penjualan BBM, elpiji ini semua harus dapat diatur makin baik. Apalagi ke depannya, harus melihat dulu Pertamina BBM disubsidi sekarang enggak lagi berarti sudah kompetitif," ujarnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (21/2).
Rini mengatakan, perombakan tersebut juga untuk mendukung kinerja Pertamina di hilir semakin baik. Sehingga, ke depan tidak ada lagi keluhan masyarakat terkait kelangkaan BBM dan elpiji di pasaran.
"Sekarang hilirnya yang ingin kita tingkatkan supaya pelayanan ke masyarakat jadi lebih baik. Saya enggak mau melihat tiba-tiba enggak ada elpiji di mana, enggak ada BBM kosong ini yang harus dihindari karena itu kita harus tingkatkan untuk manajemen di hilirnya," jelasnya.
Rini menambahkan, penambahan direksi ini nantinya tidak akan mengakibatkan pemborosan operasional. Namun tujuannya lebih kepada bagaimana jajaran direksi yang baru dapat melakukan pengadaan dan pengiriman barang dengan sistem yang baik.
"Kalau kita bicara efisiensi itu menurunkan biaya secara total dan meningkatkan efisiensi bukan karena jumlah direksi. Tapi bagaimana mereka melakukan pengadaan melakukan pengiriman barang dengan sistem baik sehingga cost nya turun. Bukan karena tambah satu direksi dua direksi," tandasnya.
Sebelumnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencopot Yenni Andayani dari posisi direktur gas sebab posisi tersebut dihilangkan. Deputi Bidang Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno, mengatakan telah diputuskan dalam rapat bahwa menteri BUMN menyetujui untuk mencabut posisi direktur gas.
Selain penghilangan, ada juga direktorat baru yang dibentuk yaitu Direktur Pemasaran Corporate, Direktur Pemasaran Ritel, dan Direktur Logistik, Suplai Chain dan Infrastruktur. "Jadi dengan tidak ada Direktur Gas maka pemberhentian Bu Yenni," kata Harry, di Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (13/2).
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pertamina Salurkan Rp141 Miliar untuk 5.116 UMKM, Paling Banyak di Jawa Tengah
Penyaluran tertinggi dana PUMK diberikan kepada 950 UMKM di Jawa Tengah sebesar Rp27,7 miliar, disusul Jawa Barat Rp20,1 miliar.
Baca SelengkapnyaPertamina Dukung Mudik Asyik Bersama BUMN 2024
Pertamina mendukung Kementerian BUMN yang menggelar kegiatan mudik asyik bersama BUMN 2024.
Baca SelengkapnyaWamen BUMN Apresiasi Satgas Nataru Pertamina dalam Menjaga Kelancaran Distribusi Energi
Wamen BUMN juga menjelaskan, produksi migas hulu Pertamina saat ini telah mencapai lebih dari 1 juta barrel per hari.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kementerian BUMN Gelar RUPS Pertamina Tetapkan Jajaran Direksi Baru
Kementerian BUMN melakukan perubahan di pimpinan puncak PT Pertamina.
Baca SelengkapnyaBUMN Pertamina Turun Tangan Bantu UMKM Berdaya Saing Global, Ini Dilakukan Perusahaan
Sejak 2023, Pertamina bersinergi dengan BRI untuk menyalurkan bantuan pinjaman modal usaha kepada UMK binaan.
Baca SelengkapnyaBUMN Soal Pengganti Ahok di Pertamina: Belum Dipikirin
Ahok sudah mengundurkan diri dari posisi Komisaris Utama PT Pertamina per tanggal 2 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaPertamina Temukan Sumber Minyak Baru di Tambun-Bekasi
Penemuan sumber migas baru di Tambun, Bekasi ditajak pada 18 Agustus 2023 lalu.
Baca SelengkapnyaMundur dari Komisaris Utama Pertamina, Ahok Ternyata Tuan Tanah yang Tak Punya Mobil dan Motor
Hengkangnya Ahok dari Pertamina karena akan fokus berkampanye memenangkan Ganjar-Mahfud dalam pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaPertamina Patra Niaga Siap Salurkan BBM Subsidi Sesuai Kuota Pemerintah
Pertamina siap menjalankan penugasan Pemerintah tersebut, dan melalui PT Pertamina Patra Niaga sebagai Subholding Commercial & Trading
Baca Selengkapnya